Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin, mendeklarasikan kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko menjelaskan alasan mendeklarasikan diri sebagai pemenang karena ingin memberikan kepastian kepada para pendukung, relawan dan masyarakat Indonesia yang telah memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin terkait hasil Pilpres 2019.
"TKN dengan seluruh jajaran dan seluruh follower-nya yang telah memilih paslon 01 kita harus memberikan keyakinan kepada seluruh follower, seluruh yang bersama kami memilih 01. Sehingga satu suara dengan mereka jangan sampai nanti mereka menunggu, kapan dan seterusnya. TKN malam ini membuat leputusan, pernyataan. Itu kira-kira urgensinya," ujar Moeldoko dalam jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta, Menteng, Jumat (19/4/2019) malam.
Deklarasi ini dilakukan usai acara syukuran atas klaim kemenangan terkait Pilpres 2019 yang dilakukan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).
Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, mengatakan sebagai calon yang diusung tak boleh mendeklarasikan kemenangan.
Karenanya, kata Moeldoko, pihaknya sebagai organisasi tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin memiliki hak untuk mengumumkan, meski Jokowi belum mau mendeklarasikan diri sebagai pemenang.
"Sebagai calon tidak boleh mengatakan itu, tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan, hak kami untuk mengumumkan," tandasnya.
Moeldoko menyebut dasar TKN Jokowi - Ma'ruf Amin menyatakan diri sebagai pemenang yakni dari hasil hitung cepat 12 lembaga survei yang kredibel.
Baca Juga: Real Count KPU Terbaru Pukul 21.46 WIB: Jokowi 54,73% - Prabowo 45,27%
Pasalnya, berdasarkan Pemilu sebelumnya, 12 lembaga survei tersebut sudah terbukti dan hasilnya 99 persen hampir sama dengan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dasarnya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga yang sangat kredibel itu. Lembaga tersebut selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini. Hampir rata-rata bisa dikatakan 99 persen (hampir sama dengan hasil KPU)," ucap dia.
Meski begitu, Moeldoko mengatakan tetap menunggu dan bersabar menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU.
"Saya katakan dengan tegas bahwa kami sangat menghormati dan mengikuti prosedur bahwa kami bersabar. Sebab keputusan resmi yang akan disampaikan oleh KPU," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sampaikan Laporan Akhir ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas 3.000 Halaman
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Pedas! Gus Ipul Semprot Amien Rais: Saya Selalu Ingat Gus Dur, Dia Gak Bisa Dipercaya!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?