Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin, mendeklarasikan kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko menjelaskan alasan mendeklarasikan diri sebagai pemenang karena ingin memberikan kepastian kepada para pendukung, relawan dan masyarakat Indonesia yang telah memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin terkait hasil Pilpres 2019.
"TKN dengan seluruh jajaran dan seluruh follower-nya yang telah memilih paslon 01 kita harus memberikan keyakinan kepada seluruh follower, seluruh yang bersama kami memilih 01. Sehingga satu suara dengan mereka jangan sampai nanti mereka menunggu, kapan dan seterusnya. TKN malam ini membuat leputusan, pernyataan. Itu kira-kira urgensinya," ujar Moeldoko dalam jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta, Menteng, Jumat (19/4/2019) malam.
Deklarasi ini dilakukan usai acara syukuran atas klaim kemenangan terkait Pilpres 2019 yang dilakukan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).
Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, mengatakan sebagai calon yang diusung tak boleh mendeklarasikan kemenangan.
Karenanya, kata Moeldoko, pihaknya sebagai organisasi tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin memiliki hak untuk mengumumkan, meski Jokowi belum mau mendeklarasikan diri sebagai pemenang.
"Sebagai calon tidak boleh mengatakan itu, tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan, hak kami untuk mengumumkan," tandasnya.
Moeldoko menyebut dasar TKN Jokowi - Ma'ruf Amin menyatakan diri sebagai pemenang yakni dari hasil hitung cepat 12 lembaga survei yang kredibel.
Baca Juga: Real Count KPU Terbaru Pukul 21.46 WIB: Jokowi 54,73% - Prabowo 45,27%
Pasalnya, berdasarkan Pemilu sebelumnya, 12 lembaga survei tersebut sudah terbukti dan hasilnya 99 persen hampir sama dengan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dasarnya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga yang sangat kredibel itu. Lembaga tersebut selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini. Hampir rata-rata bisa dikatakan 99 persen (hampir sama dengan hasil KPU)," ucap dia.
Meski begitu, Moeldoko mengatakan tetap menunggu dan bersabar menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU.
"Saya katakan dengan tegas bahwa kami sangat menghormati dan mengikuti prosedur bahwa kami bersabar. Sebab keputusan resmi yang akan disampaikan oleh KPU," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Jokowi dan Sri Mulyani! Ini Daftar Nama Tokoh RI yang Disebut di Epstein Files
-
Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama 2026, Total Ada 8 Hari
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Prabowo Fokus Bawa Indonesia Superpower, Jokowi Disebut Mulai Jadi Masa Lalu
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP