Suara.com - Ruhut Sitompul, anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga untuk membuka data hasil hitung cepat perolehan suara Pilpres 2019 versi internal.
Sebab, hasil hitung cepat BPN menjadi dasar Prabowo - Sandiaga mengklaim menang Pilpres hingga sudah menyelenggarakan pesta kemenangan.
Menurut Ruhut Sitompul, data yang telah disajikan oleh BPN menyebabkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menjadi badut di mata rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Ruhut Sitompul melalui akun Twitter miliknya @ruhutsitompul. Ruhut Sitompul mendesak agar BPN mau membuka data riset internal dan memuktikannya di hadapan publik, mengenai klaim kemenangan 62 persen Prabowo - Sandiaga.
"BPN buka dong data riset internal. Kasihan Pak Prabowo dengan data yang salah mengakibatkan capres yang kalian dukung menjadi badut di mata rakyat Indonesia dan dunia internasional," kata Ruhut Sitompul seperti dikutip Suara.com, Senin (22/4/2019).
Klaim kemenangan Prabowo Subianto telah banyak mendapatkan sorotan dari media internasional.
Oleh karena itu, Ruhut Sitompul pun meminta BPN mempertimbangkan untuk menjaga nama baik Prabowo Subianto di mata dunia.
"Karena itu tolong dijaga nama baik Bapak Prabowo karena beliau tokoh di Indonesia tercinta. Merdeka," ungkap Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul juga meminta kepada para pendukung Prabowo Subianto untuk menghentikan persaingan pilpres dan menunggu hasil real count resmi dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.
Baca Juga: Ngatain Prabowo Sinting, Erin Taulany Klaim Instagramnya Kena Hack
"Aku mohon para pendukung Pak Prabowo sudah hentikanlah persaingan Pilpres selama kampanye, mari hati boleh panas kepala tetap dingin. Kita tunggu real count 22 Mei 2019. Siapapun pemenangnya kita semua bersaudara dan tetap berpegangan tangan. Merdeka," tutur Ruhut Sitompul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka