Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga menilai Pemilu 2019 tidak jujur, tidak transparan dan tidak adil. Salah satu bentuk kecurangan yang ditunjukkan Hashim adalah perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo pun mengaku kecewa dengan KPU mengabaikan adanya temuan 17,5 juta DPT bermasalah.
"Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," kata Hashim saat jumpa pers di hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Hashim menduga adanya angka 17,5 juta DPT bermasalah ini juga mempengaruhi hasil quick count yang membuat hasil itu sangat berpihak kepada kubu 01.
"Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Dalam kesempatan itu, selain Hashim hadir pula Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono yang memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten.
"Kami sudah sangat curiga kenapa hasil quick count sangat jauh dan berbeda. Dan ini harusnya menjadi warning bagi KPU untuk bisa menyelesaikan, tapi justru sebaliknya tetap jadi masalah sampai saat ini," sesal Hashim.
Dalam kesempatan itu, selain Hashim hadir pula Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono yang memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten.
Berita Terkait
-
Prabowo Dilaporkan ke Polisi, Hashim: Dia Tak Pernah Minta Kami Buat Onar
-
Menkopolhukam Wiranto: Gerakan Massa Ganggu Ketertiban, Akan Ditindak
-
Sandiaga dan Gatot Nurmantyo Bungkam Usai Keluar dari Rumah Prabowo
-
Update KPU: 90 Petugas KPPS Meninggal, 374 Orang Sakit dalam Tugas
-
Penghitungan Suara Ulang di Surabaya, Bawaslu: Hanya untuk Suara Caleg
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT