Suara.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Rabu (24/4/2019) malam masih terus berlangsung. Penggeledahan tersebut diketahui dimulai sejak Rabu pagi.
"Tim masih dilapangan, dan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Jadi mari berikan kesempatan pada tim bekerja," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam.
Febri menjelaskan, penyidik yang berada di lapangan sudah melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Dokumen tersebut kata dia terkait pembahasan angagran.
"Tim juga menyita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran," ujar Febri.
Hingga saat ini Febri belum mau menyampaikan pengegledahan yang dilakukan penyidik di Kantor Wali Kota Tasikmalaya terkait kasus apa.
"Jadi mari berikan kesempatan pada tim bekerja, kalau sudah ada info lebih lengkap, kami jelaskan secara resmi, kasus apa, tersangka siapa, dan konstruksi perkara bagaimana. Saat ada rangkaian penggeledahan yang dilakukan," kata dia.
Febri juga belum mau membeberkan apakah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sudah berstatus tersangka atau belum.
"Belum bisa jawab konfirmasi iya atau tidak (terkait tersangka Budi Budiman). Yang saya sampaikan ada peristiwa penggeledehan. Kalau ada penggeledehan pasti ada penyidikan, tapi kasus apa, tersangka siapa kami belum bisa sampaikan," kata Febri.
Untuk diketahui, sejak pagi tadi, penyidik KPK mendatangi kantor Wali Kota Tasikmalaya dan melakukan pnggeledahan.
Baca Juga: Geledah Ruang Wali Kota, KPK Bawa Kadis PUPR Kota Tasikmalaya
Adapun penyidik KPK, turut menggeledah ruangan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman serta melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana.
Sebelumnya, sejumlah pejabat termasuk Budi Budiman pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus mafia anggaran Yaya Purnomo oleh KPK.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya.
Berita Terkait
-
KPK Akan Panggil Ulang Menag Lukman Hakim Terkait Kasus Suap Romahurmuziy
-
Bentrok Agenda Pembinaan Haji, Menteri Lukman Urung Penuhi Panggilan KPK
-
Kebut Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa Eks Staf Ahli Eni untuk Sofyan Basir
-
Kasus Suap Eks Gubernur Sumut, KPK Eksekusi Muslim Ke Lapas Sukamiskin
-
KPK Periksa Politikus PAN Terkait Kasus Suap Samin Tan
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO