Suara.com - Ijtima Ulama III digelar bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Dalam pertemuan itu salah satunya akan membahas berbagai bentuk dugaan kecurangan di Pemilu 2019.
Panitia pengarah Ijtima Ulama III, Bachtiar Nasir mengatakan ada dorongan dari masyarakat terutama umat yang meminta arahan serta fatwa terkait kondisi bangsa pasca Pilpres.
"Jadi latar belakang pertemuan ini sebenarnya bukan untuk ujug-ujug kepentingan-kepentingan politik semata-mata. Tetapi lebih kepada tuntutan masyarakat yang meminta arahan para ulama, meminta fatwa para ulama," kata Bachtiat di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).
Alasan para ulama pihaknya terlebih dahulu melakukan Ijtimak sebelum menentukan arahan dan fatwa kepada masyarakat, kata Bachtiar, demi mencegah dari pengambilan keputusan dan pemberian arahan serta fatwa yang salah.
"Karena ini terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini terkait dengan masalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 45. Dan ini juga termasuk dalam rangka mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita," tutur Bachtiar.
Terkait peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga memiliki kapasitas memberikan fatwa, Bachtiar menilai hal itu masih dirasa kurang oleh masyarakat.
Tokoh penggerak Aksi 212 itu menyebut adanya dorongan dari masyarakat untuk dilangsungkannya Ijtimak Ulama terus berdatangan dan meminta fatwa alternatif yang tidak didapatkan dari MUI.
"Rupanya masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih konkret ya dan masyarakat ingin mendengarkan opini lain dari MUI, kelihatannya itu. Sehingga pertanyaan itu akan ada banyak sama kami," kata Bachtiar.
Meski demikian, Bachtiar tidak memungkiri sosok petinggi MUI, yakni Maruf Amin yang menjadi calon wakil presiden petahana dan berseberangan pandangan, menjadi salah satu faktor dorongan masyarakat meminta arahan dan fatwa melalui Ijtimak Ulama III.
Baca Juga: Prabowo Mendadak Putuskan Datang ke Ijtima Ulama III
"Bahwa di sana ada paslon yang berada di seberang umat (bukan pendukung Prabowo Sandi), ya saya pikir ya mungkin seperti yang Anda katakan tadi boleh jadi ada, boleh jadi," tandas Bachtiar.
Berita Terkait
-
Selain Prabowo, Rizal Ramli Akan Berorasi Saat Aksi Buruh KSPI di Senayan
-
KSPI: Pemindahan Ibu Kota Belum Mendesak, Lebih Baik untuk Kesejahteraan
-
KPU Minta Masyarakat Tak Teriak Curang dan Viralkan Terkait Pemilu
-
Rizieq Shihab Kirim Video Tutup-tutupan untuk Ijtima Ulama III
-
Bahas Kecurangan Pilpres, Ijtima Ulama III Berlangsung Tertutup
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030