Suara.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa belum mendesak. Hal itu diungkapkan KSPI dalam memperingati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2019).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa akan menghabiskan banyak uang negara. Ia menyebut dana tersebut lebih baik digunakan untuk kesejahteraan buruh.
"Pemindahan Ibu Kota bagi kami kaum buruh tidak terlalu urgent, tidak terlalu dibutuhkan. Untuk apa? Saya dengar infonya dananya Rp 400 triliun. Lebih baik untuk kesejahteraan," kata Said Iqbal dalam konferensi pers sebelum aksi di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Menurutnya, anggaran Rp 400 triliun tersebut lebih baik digunakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok mulai dari sembako hingga tarif dasar listrik.
"Lakukan intervensi pasar turunkan harga sembako, turunkan harga dasar listrik. Rp 400 triliun atau 25 persen APBN sia-sia. Mungkin ketika pada pertumbuhan ekonomi 7 persen, tingkat kesejahteraan upah buruh meningkat, harga sembako bisa dikendalikan, barulah kita berwacana memindahkan ibu kota," jelasnya.
Untuk diketahui dalam May Day 2019 sejumlah isu akan disuarakan KPSI. Berikut lima tuntutan yang akan mereka sampaikan hari ini:
1. Tolak Upah Murah, cabut Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Mereka meminta pemerintah merevisi Pasal 44 dan 45 di PP 78/2015 dengan memasukkan penambahan item Komponen Hidup Layak (KHL) yang menitikberatkan pada kualitas KHL, bukan kuantitas.
2. Hapus Outsourcing dan Pemagangan yang Berkedok Outsourcing.
3. Tingkatkan Manfaat Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun.
Baca Juga: May Day, Ini Lima Tuntutan Massa KSPI ke Pemerintah
4. Turunkan Tarif Dasar Listrik dan harga Sembako.
5. Tingkatkan Kesejahteraan dan Pendapatan Guru dan Tenaga Honorer serta Pengemudi Ojek Online (Ojol).
Untuk diketahui, 50 ribu buruh KSPI menggelar aksi peringatan hari buruh dengan cara rapat akbar di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019) hari ini mulai pukul 10.30 WIB. Tidak ada aksi jalan kaki di jalanan atau longmarch ke Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara ataupun di sekitaran Monumen Nasional.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir pada pukul 11.30 WIB untuk menyampaikan orasi di hadapan kaum buruh yang berasal dari Jabodetabek, Purwakarta, Serang, dan Cilegon.
Berita Terkait
-
Peringatan May Day, Buruh Kota Bekasi Mulai Padati Alun-Alun
-
May Day, Kapolda Metro Jaya Pantau Aksi Buruh di Senayan
-
May Day, Massa KSPI Mulai Padati Senayan
-
Jalan Sekitar Istana Ditutup, Ini Pengalihan Rute TransJakarta Saat May Day
-
Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Cuma Isapan Jempol Pengalihan Isu
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
INSTRAN Minta Pemerintah Garap Masterplan Transportasi saat Bencana, Drone jadi Solusi?
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi