Suara.com - Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5/2019) lalu di Sukoharjo, Solo dibatalkan kepolisian. Polisi menyita atribut aksi dari massa Serikat Pekerja Listrik Area Solo Raya (Splas) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) sebelum aksi dimulai.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Serbuk, Hamid istakhori mengatakan, awalnya, satu hari sebelum aksi atau Selasa (30/4/2019) Kasat intel Polres Sukoharjo, AKP Muhammad H Kholid bertemu dengan Sekretaris Splas, Tri Joko Susilo. Polres Sukoharjo disebut Hamid meminta untuk berkoordinasi jelang May Day 2019.
Namun saat pertemuan, ternyata massa Splas diminta untuk membatalkan aksinya. Dalam pertemuan itu, Kholid menyampaikan empat hal. Pertama karena 1 Mei adalah libur Nasional, jadi tidak diizinkan melakukan aksi. Kedua, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) aksi harus disampaikan ke Polda Jawa Tengah.
Ketiga, Pemda Sukoharjo dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sudah mengadakan acara May Day dan massa aksi diminta bergabung di acara itu. Keempat, aksi melanggar kearifan lokal karena dianggap Kholid membuat suasana tidak kondusif.
"Ada empat hal yang dipenuhi atau keberatan agar memberikan surat tanda terima pemberitahuan aksi," ujar Hamid di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat (2/5/2019).
Setelah mendapat syarat tersebut, Hamid mengaku sempat tidak menggubris dan tetap mengadakan aksi. Menurut Hamid, aksi tetap dilakukan karena untuk melakukan aksi tidak perlu surat izin dan pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan.
Lalu pada hari aksi, Rabu (1/5/2019), Hamid mengatakan Kholid berpesan agar aksi di Sukoharjo berlangsung tertib. Namun saat massa sudah berkumpul pukul 09.30 WIB, polisi justru datang untuk membubarkan massa aksi.
Bahkan Kepolisian disebut Hamid menyita atribut aksi. Karena tidak ingin membuat keributan, Hamid menginstruksikan untuk tidak melawan dan tetap berkumpul di lokasi aksi.
"Teman-teman mempertahankan (atribut aksi) tentu. Karena kita menginstruksikan untuk tidak terprovokasi, agar tidak terjadi keributan tapi terus berkoordinasi," kata Hamid.
Baca Juga: Dampak Demo Buruh di Jakarta, Jangan Lewat Sini karena Macet
Akhirnya Hamid menyebut Kepolisian mengembalikan atribut aksi sekitar pukul 15.00 ketika aksi sudah tidak mungkin dilanjutkan. Hamid menyebut akan menindaklanjuti bersama YLBHI menyurati Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Polres Sukoharjo.
"Saya sama YLBHI mau koordinasi protes mengirimkan surat ke Kapolri, Kapolda, dan tentu ke Kapolresnya," pungkas Hamid.
Berita Terkait
-
Kapolri: Anarko Sindikalisme Kelompok Internasional, Berlambang A
-
PT Transjakarta Laporkan Aksi Perusakan Saat May Day ke Polda Metro Jaya
-
May Day di Bandung Diwarnai Aksi Vandalisme, Ini Kata Ridwan Kamil
-
Anies Minta Polisi Usut Pelaku Vandalisme di Jakarta saat Hari Buruh
-
Jokowi Pamer Gambar Bawa Gembolan Perkakas, Demokrat: Mau Pulang ke Solo?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa