Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyerahkan langsung Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan Prabowo - Sandiaga ke KPU. Saat memberikan laporan, Sandiaga sempat mengeluhkan soal aplikasi dana kampanye (Sidakam) KPU yang tidak berjalan dengan baik.
Sandiaga mengatakan, seharusnya ia atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak harus melaporkan langsung ke KPU RI karena sudah ada aplikasi Sidakam. Namun sat melakukan input tidak semua data masuk.
"Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan laporan konsolidasi dari data laporan seluruh wilayah Indonesia tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimport untuk tujuan konsolidasi dan laporan keuangan dana kampanye BPN berhasil direkam ke dalam sidakam," kata Sandiaga di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Sistem sidakam KPU tersebut diketahui sudah diperbaharui sebanyak tujuh kali. Namun dinilai tetap tidak ada perbaikan. Karena itu Sandiaga menyayangkan jika fasilitas yang dibuat menggunakan biaya negara tersebut akhirnya terbengkalai.
"Untuk sesuatu yang sangat simpel seperti laporan dana kampanye kami sangat menyayangkan tidak bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.
"Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga membuat tim BPN harus melaporkan dana kampanye dengan manual," Sandiaga menambahkan.
Mantan Wagub DKI Jakarta ini menerangkan, pihaknya harus menyusun LPPDK secara manual selama tiga hari. Hal tersebut mengingatkan dirinya saat duduk di bangku kuliah 25 tahun lalu karena harus menyusun laporan keuangan menggunakan software Microsoft Excel.
"Tiga hari terakhir kami menyusun akhirnya dengan manual dengan sistem split sheet Excel seperti waktu saya lakukan 25 tahun lalu waktu saya masih kuliah," tuturnya.
Mantan politikus Partai Gerindra itu menilai apabila sistem untuk melaporkan LPPDK saja sudah bermasalah, apalagi dengan sistem KPU lainnya yang bersifat online.
Baca Juga: Kubu Prabowo - Sandiaga Minta Seluruh Makam Petugas KPPS Dibongkar
"Jika sistem sidakam ini terus mengalami masalah teknis kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag