Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lobi-lobi politik dari sekarang menyusul rencana pemindahan ibu kota negara.
Endi menganggap lobi politik harus dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota merupakan isu lama, namun kembali ramai dibahas setelah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Memang lobi politik harus dilakukan dari sekarang. Memang ini kan baru seminggu ya usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama tapi aksi dan reaksi baru sekarang," ujar Endi dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lobi-lobi politik yang harus dilakukan Jokowi, kata Endi, adalah dengan cara mendekati anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024 di Senayan. Ia menyebut berdasarkan data KPU banyak anggota DPR yang terpilih berasal dari partai pemerintah.
"Bagaimana DPR yang baru, nanti akan dilihat, petanya kita tahu dari data KPU bisa dipegang dan jadi rujukan terlebih banyak partai dari pemerintah yang akan mengisi posisi DPR," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Berita Terkait
-
PAN Diisukan Gabung ke Koalisi Jokowi, Amien Rais: Itu Omong Kosong!
-
Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
-
AHY Bertemu Jokowi, Andi Arief: Silakan Menuduh Partai Demokrat Abu-abu
-
Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Sandiaga Sebut Prabowo Tidak Ngambek
-
Petisi 28 Minta Aparat Hukum Usut Dana Kampanye Jokowi, Ada Apa?
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura