Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lobi-lobi politik dari sekarang menyusul rencana pemindahan ibu kota negara.
Endi menganggap lobi politik harus dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota merupakan isu lama, namun kembali ramai dibahas setelah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Memang lobi politik harus dilakukan dari sekarang. Memang ini kan baru seminggu ya usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama tapi aksi dan reaksi baru sekarang," ujar Endi dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lobi-lobi politik yang harus dilakukan Jokowi, kata Endi, adalah dengan cara mendekati anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024 di Senayan. Ia menyebut berdasarkan data KPU banyak anggota DPR yang terpilih berasal dari partai pemerintah.
"Bagaimana DPR yang baru, nanti akan dilihat, petanya kita tahu dari data KPU bisa dipegang dan jadi rujukan terlebih banyak partai dari pemerintah yang akan mengisi posisi DPR," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Berita Terkait
-
PAN Diisukan Gabung ke Koalisi Jokowi, Amien Rais: Itu Omong Kosong!
-
Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
-
AHY Bertemu Jokowi, Andi Arief: Silakan Menuduh Partai Demokrat Abu-abu
-
Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Sandiaga Sebut Prabowo Tidak Ngambek
-
Petisi 28 Minta Aparat Hukum Usut Dana Kampanye Jokowi, Ada Apa?
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul