Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lobi-lobi politik dari sekarang menyusul rencana pemindahan ibu kota negara.
Endi menganggap lobi politik harus dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota merupakan isu lama, namun kembali ramai dibahas setelah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Memang lobi politik harus dilakukan dari sekarang. Memang ini kan baru seminggu ya usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama tapi aksi dan reaksi baru sekarang," ujar Endi dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lobi-lobi politik yang harus dilakukan Jokowi, kata Endi, adalah dengan cara mendekati anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024 di Senayan. Ia menyebut berdasarkan data KPU banyak anggota DPR yang terpilih berasal dari partai pemerintah.
"Bagaimana DPR yang baru, nanti akan dilihat, petanya kita tahu dari data KPU bisa dipegang dan jadi rujukan terlebih banyak partai dari pemerintah yang akan mengisi posisi DPR," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Berita Terkait
-
PAN Diisukan Gabung ke Koalisi Jokowi, Amien Rais: Itu Omong Kosong!
-
Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
-
AHY Bertemu Jokowi, Andi Arief: Silakan Menuduh Partai Demokrat Abu-abu
-
Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Sandiaga Sebut Prabowo Tidak Ngambek
-
Petisi 28 Minta Aparat Hukum Usut Dana Kampanye Jokowi, Ada Apa?
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Bukan Solusi! FSGI Sebut jika Final LCC 4 Pilar MPR Diulang Berdampak Psikis dan Berpotensi Digugat
-
Penjelasan Nadiem Soal Harta Naik Rp4,87 Triliun: Itu Nilai IPO GoTo, Bukan Korupsi Chromebook
-
Asteroid Terdeteksi Mendekat Sangat Cepat ke Arah Orbit Bumi, Jaraknya Lebih Dekat dari Bulan
-
Prostitusi Berkedok Karaoke di Jakbar Terbongkar, Ada Anak di Bawah Umur
-
Dokter Stephen Kornfeld Keluar Ruang Isolasi Biokontainer Meski Hasil Tes Hantavirus Meragukan
-
Momen Haru Nadiem Makarim Peluk Pasukan Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Bui: Tuhan Tidak Diam
-
Tol Japek Padat! Simak Jadwal Contraflow KM 55-65 Arah Cikampek Hari Ini
-
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Jaksa Bongkar Skema Fraud Kerah Putih
-
Bukan Cuma Padamkan Api, Damkar Lamsel Berhasil Bujuk Anak Bengkulu yang Nekat Kabur ke Jakarta
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!