Suara.com - Sejumlah massa dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan kepada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu 2019.
Dari pantauan Suara.com peserta aksi turut membawa sejumlah atribut sebagai bentuk dukungan kepada KPU RI. Salah satunya spanduk bertuliskan 'Kami Bersama KPU'.
Koordinator aksi, Dedi Irawan mengatakan meskipun pelaksanaan Pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan teknis, namun tidak mengurangi subtansi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Dedi meminta agar permasalahan teknis yang terjadi pada proses Pemilu 2019 tidak lantas digeneralisir.
"Khususnya terkait teknis penyelenggaraan, teknis penghitungan suara dan keraguan atas netralitas penyelenggara, hendaknya tidak digeneralisir sebagai kesalahan penyelenggara, melainkan murni kesalahan teknis dan oknum semata," kata Dedi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Berkenaan dengan itu, Dedi juga meminta agar pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya dugaan pelangggaran Pemilu untuk tetap menggunakan mekanisme hukum yang berlaku, yakni melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Lebih lanjut, Dedi mengimbau agar pihak-pihak tidak menguntungkan jalur inkonstitusional yang justru dinilai sebagai bentuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.
"Apalagi mengarah pada upaya people power yang justru akan memprovokasi masyarakat untuk menolak hasil Pemilu yang sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada," ujarnya.
Untuk itu, dalam menyikapi hal tersebut PP Pemuda Muhammadiyah dalam aksinya memberikan lima poin sebagai bentuk dukungan kepada KPU RI. Lima poin tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Ikut berduka atas wafatnya penyelenggara Pemilu yang menjalankan tugas negara dan mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan;
Baca Juga: DPR Cek Langsung Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di KPU
2. Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras dalam memastikan terlaksananya Pemilu dengan baik;
3. Mendukung KPU dan Bawaslu untuk tetap istikomah menyelesaikan proses yang sedang sampai waktu yang sudah ditentukan;
4. Mengimbau kepada semua komponen masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara secara resmi yang dilakukan oleh KPU;
5. Mengimbau kepada semua pihak yang tidak luas dengan hasil Pemilu untuk menempuh jalur konstitusional dan tidak perlu melakukan tindakan di luar mekanisme hukum yang dapat memancing emosi masyarakat dan mendelegitimasi penyelenggara.
Berita Terkait
-
Tuduh Situng KPU Dicurangi Siluman, Amien Rais Ajak People Power
-
Hari Ini KPU Kota Bekasi Gelar Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2019
-
KPU Minta Masyarakat Tak Teriak Curang dan Viralkan Terkait Pemilu
-
BPN Temukan Ribuan Kesalahan Input Data Situng, KPU: Mana Datanya?
-
KPU Gagal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Hari Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima