Suara.com - Lebih dari 175 ribu orang telah menandatangani petisi untuk mencabut izin organisasi massa FPI.
Mereka mendesak agar Kementerian Dalam Negeri tidak memperpanjang masa registrasi FPI yang akan habis pada 20 Juni 2019.
Petisi tersebut dibuat oleh akun bernama Ira Bisyir melalui laman Change.org, dengan judul petisi 'Stop Ijin FPI'.
Penelusuran Suara.com, Rabu (8/5/2019) pukul 16.00 WIB, petisi ini sudah diteken sebanyak 177.507 orang.
Jumlah orang yang menandatangani petisi ini meningkat drastis dibandingkan hari sebelumnya. Pada Selasa (7/5/2019), jumlah orang yang meneken petisi ini baru sebanyak 37 ribu orang.
Pada bagian awal petisi, tertulis ajakan untuk menyetop izin FPI. Sebab, mereka menilai FPI sebagai kelompok intoleran dan pendukung kekerasan hingga HTI.
"Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI," demikian tulisan dalam petisi tersebut.
Orang-orang yang telah menandatangani petisi tersebut bersepakat bila FPI telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri bisa mempertimbangkan untuk mencabut izin FPI.
Baca Juga: Minta Rizieq dan Keturunan Arab Jangan Provokasi, FPI: Hendropriyono Rasis!
"FPI hanya selalu menimbulkan huru hara saja," kata Titik Retnowati.
"FPI tidak cocok di NKRI," ujar Matheus Budi Prabowo.
"FPI memecah belaj kerukunan beragama, bermain dalam koridor di luar pancasila, tidak menghargai kepercayaan orang lain dan selalu memaksakan kehendak atas nama agama," ungkap Virgilio Wijayanto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir