Suara.com - Prabowo Subianto dinilai sudah tidak percaya pada institusi nasional dan lebih percaya pada institusi asing. Pendapat ini dikemukakan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi.
Hal itu ditunjukkan dengan sikap calon presiden nomor urut 2 tersebut yang terus melontarkan tudingan miring kepada penyelenggara pemilu. Namun, di sisi lain, Prabowo Subianto "curhat" kepada perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan wartawan asing.
"Sudah menuding KPU yang tidak-tidak, sekarang wartawan nasional pun dilarang meliput. Ini 'kan seperti sudah tidak percaya institusi nasional, dan lebih percaya asing dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri," kata Ari Junaedi di Jakarta, Rabu (8/5/2019) seperti dilansir SUARA dari ANTARA.
Komentar Ari Junaedi itu terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan wartawan asing di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (6/5) malam. Di pertemuan yang melarang kehadiran wartawan nasional itu, Prabowo Subianto menuding banyak kecurangan pemilu di Indonesia.
Ari Junaedi mengatakan, sikap Prabowo Subianto yang cenderung lebih percaya pihak asing ini kontradiktif dengan apa yang selama ini dikampanyekan ke publik.
"Prabowo selama kampanye 'kan mendaku seolah-olah dia paling nasionalis, dan bahkan sambil menggebrak-gebrak meja menuding banyak pihak sebagai antek asing," ujar Ari Junaedi.
Pengajar di sejumlah kampus ternama ini menilai manuver politik Prabowo Subianto usai pencoblosan 17 April 2019 terkesan sudah membabi buta dan melawan arus utama.
Ari Junaedi menilai Prabowo Subianto telah terjebak dalam keinginan sejumlah elite politik yang sejak awal menskenariokan dirinya pasti menang di Pilpres 2019.
"Elite di lingkar politik terdekat Prabowo inilah yang ditengarai politikus Demokrat Andi Arief sebagai genderuwo yang ikut bertanggung jawab terhadap informasi sesat kemenangan 62 persen bagi pasangan 01," ujar Ari Junaedi.
Baca Juga: Marak Baliho Prabowo - Sandiaga, Bawaslu Depok: Bukan APK
Berita Terkait
-
Prabowo Terima Data Penghitungan Suara, BPN Akan Ekspose Senin Depan
-
Terima Masukan Hasil Pemilu, Prabowo Sowan ke PKS
-
Ustaz Somad Terancam Tak Gajian dan Dipecat dari ASN karena Dukung Prabowo
-
Jurkam Prabowo Lieus Sungkharisma Dituduh Makar Dilaporkan ke Bareskrim
-
KASN Tunggu Klarifikasi Ustaz Abdul Somad Terkait Video Dukung Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu