Suara.com - Polemik kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu sempat memunculkan tanda pagar #PecatBudiKarya di media sosial. Meski begitu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengaku baru mengetahui kabar tersebut.
Johan juga mengakui belum mengetahui kemungkinan Presiden Joko Widodo mendengar hal tersebut atau belum.
"Saya belum dapat informasi mengenai tagar itu. Media sosial kan dinamis. Dan saya kira tidak hanya terkait Pak Budi Karya. Apakah pak presiden mendengar dan menanyakan itu kepada pak Budi Karya, saya belum tahu tapi nanti saya akan tanyakan Pak Presiden," ujar Johan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Warganet mendesak agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dicopot dari jabatannya, lantaran diklaim gagal menerapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik
Mengenai mahalnya harga tiket pesawat, Jokowi kata Johan sudah memanggil Menhub Budi Karya dan menteri terkait lainnya dalam rapat terbatas
"Soal mahalnya tiket pesawat pernah dibicarakan dan Pak Budi Karya sudah dipanggil. Tidak hanya Pak Budi Karya, tetapi menteri terkait yang dipanggil Pak Presiden dalam rapat sangat terbatas," kata dia.
"Tapi beberapa waktu lalu, ketika ramai soal tiket yang mahal itu. Kan ada kebijakan kan, kalau tidak salah menurunkan tiket. Tapi nggak tahu sekarang naik lagi. Saya mohon maaf kurang tahu detailnya, ada batas atasnya dipangkas kalau nggak salah," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak mau berkomentar terkait tagar tersebut. Saat ini, pihaknya hanya ingin fokus untuk meneruskan pekerjaannya.
"Iya, aku no comment lah itu. No comment, yang penting aku kerja," kata Budi saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/4/2019).
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Melambung, Warganet Serukan #PecatBudiKarya
Terkait tarif tiket pesawat, Budi Karya mengakui telah berusaha keras menangani kenaikan tarif tiket pesawat. Bahkan, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini selalu memikirkan setiap malam terkait tingginya tarif tiket.
"Kalau mau dilihat semua pihak itu enggak selesai-selesai. Kita kan bicara berkaitan dengan rakyat banyak. Buktinya ada petisi itu dianggap saya enggak kerja, padahal setiap hari saya berpikir bagaimana cara menurunkan tiket itu," ucap dia.
Berita Terkait
-
Ramai Tagar #PecatBudiKarya, Menhub: No Comment yang Penting Kerja
-
Harga Tiket Pesawat Melambung, Warganet Serukan #PecatBudiKarya
-
Menhub Tempuh Cara Ini untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat
-
Kemenhub Ditarget Seminggu Ini Harus Turunkan Harga Tiket Pesawat
-
Menhub Minta Rini Instruksikan Garuda Beri Harga Tiket Khusus Lebaran
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara