Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta jajarannya untuk tidak bersikap seperti serangga undur-undur.
Arief menyampaikan kepada Demokrat agar bersikap tegas, apabila memang ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak perlu menunjukkan sikap ogah-ogahan dalam mendukung Prabowo – Sandiaga.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).
Lagipula menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiag. Arief menyebutkan Demokrat malah membuat elektoral Prabowo – Sandiaga merosot.
"Wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo - Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat blak-blakan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo – Sandiaga kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin pemenang Pilpres 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hal tersebut dilakukan karena partainya memunyai kewajiban mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir, karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.
Setelahnya, kata dia, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Hal tersebut, akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, enggak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Abdul Kadir Karding membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.
Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo – Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.
Berita Terkait
-
Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
-
SBY Dituding Ingin Gagalkan Prabowo Nyapres, Begini Jawaban Partai Demokrat
-
Andi Arief Minta Kader PD Tak Tanggapi Para Sumbu Pendek, Sindir Siapa?
-
Eggi Sudjana Tersangka, Cuit Ruhut Sitompul: Bakal Menyusul Lainnya
-
Partai Demokrat Beralih Ke Koalisi Jokowi, BPN: Tidak Mau Berandai-Andai
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
Terkini
-
Bos Blueray Akui Beri Rp 21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai, KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan
-
Bahaya Konflik Kepentingan di Balik Dana Pribadi Prabowo untuk Diplomasi Luar Negeri
-
Pangi Syarwi: Kalau Bicara Gibran Lihat Jokowi di Belakangnya, Bisa Jadi Dia Presiden Malam Kan
-
Mendagri Apresiasi Stabilitas Inflasi Mei 2026, Minta Daerah Waspadai Kenaikan Minyak Goreng
-
Bukan Negara Kerajaan, Gaya Prabowo Soal Urusan Privat dan Negara Tuai Kritikan
-
Mahasiswa UBK: Presiden Kerap Tinggalkan Rakyat, Kedaulatan Masih Mengemis!
-
Kritik Pengamanan Demo BEM UI, Megawati: Panggil Polisi Sini, Mau Tangkap Saya? Ayo!
-
Ricuh di DPR, Polisi Angkut Demonstran Cipayung Menggugat ke Dalam Gedung
-
Mendagri Minta Pemda Gelar Nobar Piala Dunia untuk Dongkrak Perputaran Ekonomi Daerah
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG