Suara.com - Calon Wakil Presiden Nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno mengatakan dugaan pengguna uang negara oleh pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum 2019 yang sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat mudah dibuktikan.
Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melapor ke Bawaslu tentang adanya penggunaan uang negara oleh pasangan Jokowi - Ma'ruf. Jokowi, seperti diketahui, adalah calon petahana yang masih menjabat sebagai presiden.
Sandiaga mengatakan bahwa uang negara yang diduga digunakan oleh pasangan 01 itu bisa berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan BUMD.
"Ini tentunya sangat mudah diaudit. Kalau perlu ada forensik audit karena tidak boleh ada satu rupiah pun juga dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon baik itu 01 maupun 02," kata Sandiaga di Depok, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019).
Lebih jauh Sandiaga mengatakan bahwa salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu 2019 lalu adalah abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat negara.
"Salah satu yang kita bentengi adalah abuse of power dan salah satu abuse of power yang paling kasat mata dan paling mudah dilakukan penelitian adalah penggunaan dari anggaran negara. Ini yang tak boleh kita tolerir sama sekali," tegas Sandiaga.
Sandiaga kemudian menyarankan Bawaslu untuk menggunakan jasa akuntan publik untuk meneliti adanya penggunaan uang negara oleh capres 01 dalam pemilu kemarin.
"Kita bisa tunjuk kantor akuntan publik yang kredibel kalau perlu yang memiliki reputasi yang tingkat nasional maupun internasional. Tinggal ditunjuk, dalam waktu singkat mereka bisa lihat aliran dananya dan tentu PPATK juga bisa dilibatkan di sini," tutup Sandiaga.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
RICMA Camp 2026 Hadirkan Inspiring Talk untuk Membentuk Pemimpin Amanah
-
Sandiaga Uno Mau Startup Muda RI Tembus Pasar Internasional
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!