Suara.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkit soal serangan fajar ratusan ribu amplop eks politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso yang mengantarnya menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Masalah politik uang itu disampaikan Sandiaga saat memaparkan sejumlah kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, petang tadi.
"Kita juga mencium politik uang yang sangat tajam, salah satu orang penting Tim Kampanye Nasional pasangan calon 01 tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar," tutur Sandiaga, Selasa (14/5/2019).
Sandiaga kemudian membeberkan sejumlah temuan yang telah diungkapkan di dalam persidangan seperti terungkapnya persiapan amplop yang melibatkan pejabat tinggi BUMN dan pejabat tinggi pemerintahan. Ia berujar, rentetan temuan politik uang serupa kasus serangan fajar tersebut juga terjadi di berbagai wilayah.
Adanya politik uang, kata Sandiaga, merupakan bentuk kecurangan pemilu yang dapat merusak demokrasi di Indonesia.
"Ini adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi kita. betul?" ujar Sandiaga ke pendukung.
"Dari berbagai penjuru tanah air terutama di Jateng dan Jatim masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan telah menghancurkan sendi sendi demokrasi kita," sambungnya.
Diketahui, anggota DPR RI nonaktif Bowo Sidik Pangarso bersama Manajer HTK, Asty Winasty dan Staf PT Inersia Indung sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Uang sebesar hasil suap Rp 8 miliar yang disimpan dalam 82 kardus disimpan di kantor PT Inersia di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Disebut Memble, Rizal Ramli: Tega-teganya Jokowi Mau Jadi Presiden 2 Kali
Uang yang dikumpulkan Bowo Sidik Pangarso bukan hanya diterima dari HTK, tapi dari sejumlah pihak.
Rencananya, uang miliaran rupiah itu akan dibagikan kepada masyarakat Jawa Tengah agar dirinya bisa kembali terpilih sebagai anggota DPR RI.
Berita Terkait
-
Prabowo: Saya Kaget Sandiaga Ngomong Seperti Ini
-
Sindir Tim Bentukan Wiranto, Sandi: Tindakan Vulgar Memberangus Demokrasi
-
Sandiaga Serukan Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan
-
Sandiaga Minta Koreksi Temuan Kecurangan, KPU: Buka-bukaan di Sini Saja
-
Sandiaga Harapkan Ada Revisi Kesalahan Pemilu 2019 Sebelum 22 Mei
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
Terkini
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Dulu Besi Tangganya Dicuri, Kini Kabel CCTV JPO Daan Mogot Ditemukan Putus
-
Kemendagri Monitor Pengiriman Bantuan 101.000 Lembar Pakaian untuk Korban Bencana di Aceh
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
-
Noel Siap Jalani Sidang Kasus K3, Penampilan Peci dan Sorban Jadi Sorotan
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?