Suara.com - Komisi Pemilihan Umum RI, menegaskan tak ada pihak yang bisa mendesak agar lembaga tersebut menghentikan sementara rekapitulasi perolehan suara Pemilu maupun Pilpres 2019.
Hal tersebut ditegaskan anggota KPU RI Ilham Saputra, untuk menanggapi pernyataan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).
Selain itu, Ilham juga menilai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional tidak ada hubungannya dengan meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Untuk itu, Ilham mempertanyakan kapasitas Mer-C yang meminta KPU RI untuk menghentikan proses rekapitulasi.
"Mer-C itu siapa? Ya enggak bisa (dihentikan). Siapa yang bisa menghentikan rekapitulasi," kata Ilham di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (15/5/2019).
Ilham menjelaskan, pemicu meninggalnya ratusan petugas KPPS lantaran kelelahan dan beberapa riwayat penyakit yang diderita korban. Itu sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setelah melakukan audit medis.
"Tapi jangan kita ini buat seakan-akan wah pemilu curang, karena mereka dibunuh segala macam, ya enggak lah," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Mer-C Jozerizal Jurnalis meminta KPU RI untuk menghentikan proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. Mereka minta dana rekapitulasi dialihkan untuk ratusan petugas KPPS yang meninggal.
"Kalau bisa dihentikan dulu rekapitulasi, fokus ke kasus ini dulu, sudah banyak korban, dan juga dana yang disiapkan dipindahkan untuk mengurus ini saja," kata Joserizal di Kantor MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Baca Juga: Sebelum Bubar, Massa Berbaju Putih Menulis Petisi Untuk KPU
Bahkan, Joserizal mengancam akan menggugat KPU RI ke Mahkamah Pidana Internasional jika abai atas meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019.
"MER-C akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB," tegasnya.
Berita Terkait
-
Ratusan KPPS Meninggal, Mer-C Minta KPU Hentikan Penghitungan Suara
-
Mer-C Ancam Laporkan Pemerintah dan KPU ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Akui Tak Ada Ambisi Pribadi di Pilpres 2019, Prabowo: Saya Ingin Istirahat
-
Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Pemilu 2019, KPU: Enggak Masalah
-
Rekapitulasi Suara untuk Enam Provinsi Dilakukan Hari Ini
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh