Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menelan kerugian apabila menarik saksi yang mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2019 pada rapat pleno KPU.
Hal itu disampaikan Gus Nadir karena menurutnya rapat pleno KPU justru menjadi poin penting bagi BPN menyampaikan bukti kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019.
Gus Nadir menjelaskan bahwa penetapan hasil Pemilu 2019 serentak dilihat dari rekapitulasi suara di rapat pleno KPU. Artinya, perhitungan suara (situng) KPU yang selama ini dipermasalahkan oleh kubu Prabowo - Sandiaga tidak bisa menjadi acuan kalau adanya terjadi kecurangan.
"Jadi kalaupun point pertama benar bahwa ada kesalahan entry sampai lebih 15 juta di situng, ini enggak bisa jadi bukti, karena kesalahan itu bisa terkoreksi di hitung manual pleno KPU yang sudah berjenjang itu tadi," jelas Gus Nadir melalui akun Twitternya @na_dirs pada Kamis (16/5/2019).
Gus Nadir mencontohkan para saksi BPN mengajukan bukti kecurangan pada rapat pleno KPU namun tidak digubris oleh pihak KPU. Kejadian itu bisa menjadi pegangan BPN Prabowo - Sandiaga sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi.
Gus Nadir kemudian menjelaskan kalau pleno KPU juga diawasi oleh pihak Bawaslu. Jadinya apabila BPN Prabowo - Sandiaga melayangkan gugatan ke MK, Bawaslu akan mengecek berita acara pleno KPU untuk memastikan bukti kecurangan yang disampaikan BPN kepada KPU.
"Kalau saksi ditarik mundur maka mereka tidak bisa menunjukkan bukti kecurangan di pleno," ujarnya.
"Itu sebabnya ketika BPN mau menarik semua saksinya, justru itu akan merugikan BPN sendiri. Saat Pleno KPU itulah BPN bisa tunjukkan bukti-bukti kecurangan suara. Ini bisa jadi bahan mereka menggugat ke MK," tandasnya.
Baca Juga: Prabowo Bandingkan Penanganan Ratusan Petugas KPPS Meninggal dengan Sapi
Berita Terkait
-
Gus Nadir: Hakim MK 2019 Beda dengan 2014, BPN Masih Tak Percaya?
-
Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
-
TOK! Prabowo - Sandiaga Menang, KPU Dinilai Salah Cara Hitung Suara
-
WhatsApp Hairul Anas Diretas, BPN: Kepanikan PKI sampai ke Ubun-ubun
-
Sebut Prabowo-Sandi Peserta Pemilu Terburuk, Dedek Prayudi: Ini Soal Rakyat
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030