Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menelan kerugian apabila menarik saksi yang mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2019 pada rapat pleno KPU.
Hal itu disampaikan Gus Nadir karena menurutnya rapat pleno KPU justru menjadi poin penting bagi BPN menyampaikan bukti kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019.
Gus Nadir menjelaskan bahwa penetapan hasil Pemilu 2019 serentak dilihat dari rekapitulasi suara di rapat pleno KPU. Artinya, perhitungan suara (situng) KPU yang selama ini dipermasalahkan oleh kubu Prabowo - Sandiaga tidak bisa menjadi acuan kalau adanya terjadi kecurangan.
"Jadi kalaupun point pertama benar bahwa ada kesalahan entry sampai lebih 15 juta di situng, ini enggak bisa jadi bukti, karena kesalahan itu bisa terkoreksi di hitung manual pleno KPU yang sudah berjenjang itu tadi," jelas Gus Nadir melalui akun Twitternya @na_dirs pada Kamis (16/5/2019).
Gus Nadir mencontohkan para saksi BPN mengajukan bukti kecurangan pada rapat pleno KPU namun tidak digubris oleh pihak KPU. Kejadian itu bisa menjadi pegangan BPN Prabowo - Sandiaga sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi.
Gus Nadir kemudian menjelaskan kalau pleno KPU juga diawasi oleh pihak Bawaslu. Jadinya apabila BPN Prabowo - Sandiaga melayangkan gugatan ke MK, Bawaslu akan mengecek berita acara pleno KPU untuk memastikan bukti kecurangan yang disampaikan BPN kepada KPU.
"Kalau saksi ditarik mundur maka mereka tidak bisa menunjukkan bukti kecurangan di pleno," ujarnya.
"Itu sebabnya ketika BPN mau menarik semua saksinya, justru itu akan merugikan BPN sendiri. Saat Pleno KPU itulah BPN bisa tunjukkan bukti-bukti kecurangan suara. Ini bisa jadi bahan mereka menggugat ke MK," tandasnya.
Baca Juga: Prabowo Bandingkan Penanganan Ratusan Petugas KPPS Meninggal dengan Sapi
Berita Terkait
-
Gus Nadir: Hakim MK 2019 Beda dengan 2014, BPN Masih Tak Percaya?
-
Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
-
TOK! Prabowo - Sandiaga Menang, KPU Dinilai Salah Cara Hitung Suara
-
WhatsApp Hairul Anas Diretas, BPN: Kepanikan PKI sampai ke Ubun-ubun
-
Sebut Prabowo-Sandi Peserta Pemilu Terburuk, Dedek Prayudi: Ini Soal Rakyat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat