Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada jajarannya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan agenda membahas pendidikan dan pelatihan vokasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
"Betul-betul pada sore ini saya ingin mendapatkan perbaikan dan lebih tajam lagi, sehingga nanti betul-betul ketemu apa yang kita inginkan," ujar Jokowi.
Ratas dengan agenda pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. Jokowi berharap dalam rapat tersebut bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.
Jokowi berharap pada tahun 2030, pemerintah bisa melalukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Karena itu kata Jokowi, diperlukan perbaikan reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi secara terpadu dan terintegrasi.
"Supaya itu bonus demografi yang puncaknya ada kurang lebih tahun 2030 bisa kita manfaatkan dan kita bisa melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran," kata Jokowi.
"Kuncinya adalah langkah perbaikan reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi," Jokowi menambahkan.
Lebih lanjut, Jokowi menginginkan adanya pendidikan dan pelatihan vokasi yang bisa menghasilkan SDM yang terampil. Sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa bermanfaat.
"Tapi sekali lagi kita ingin sebuah hal yang konkret, betul betul pelatihan itu menghasilkan SDM yang keliatan ter-upgrade betul skill-nya. Dan anggaran yang kita keluarkan betul betul bisa bermanfaat yang konkret," tandasnya.
Dalam Ratas tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga: Majukan Pendidikan Vokasi, Astra Bangun Kampus Polman Astra Delta Silicon
Kemudian hadir Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Berita Terkait
-
Jokowi Bayar Zakat Mal Lewat Baznas Rp 55 Juta di Istana Negara
-
Selain Pindah Ibu Kota, Pemerintah Akan Bangun 10 Jakarta Baru
-
Jokowi Unggul di 16 Provinsi, Prabowo Tertinggal 19,4 Juta Suara
-
Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2019, Ini Reaksi Jokowi
-
OSO: Mesti Ada Orang yang Seberani AM Hendropriyono
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Video Viral Pegawai Ritel Dianiaya di Pasar Minggu, Polisi Masih Tunggu Laporan Korban
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Suara.com akan Gelar Seminar Nasional tentang Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice