Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mchtar Ngabalin angkat suara, terkait ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak kalau Jokowi menang Pilpres 2019.
Menurut mantan pendukung Prabowo itu, ajakan tersebut sangat tidak layak disampaikan karena ada unsur memprovokasi masyarakat. Seharusnya, tidak boleh ada ajakan atau imbauan seperti yang disampaikan Arief tersebut.
Ngabalin juga menuturkan, semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik masyarakat maupun negara. Karenanya, salah satu kewajiban masyarakat adalah membayar pajak.
"Ya gendeng saja, tidak bisa. Tidak saja pemerintah, jadi begini, semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara maupun pemerintah tidak bisa terlaksana kalau tanpa kesadaran dari masyarakat," terang Ngabalin kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan, masyarakat harus sadar kewajibannya dalam membayar pajak. Ngabalin menambahkan, APBN juga bertumpu pada pendapatan pajak selain dari penerimaan negara nonpajak.
"Jadi kalau ada imbauan seperti itu, ya jangan memprovokasi masyarakat. Imbauan memprovokasi itu tidak boleh," tegas Ngabalin.
Untuk diketahui, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Kemudian, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan Jokowi itu adalah tidak membayar pajak.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
Berita Terkait
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
-
Ajak Masyarakat Tak Akui Pemenang Pilpres, Gerindra: Tolak Bayar Pajak!
-
Bukan 62 Persen, Ferdinand Bocorkan Perolehan Suara Prabowo di Demokrat
-
Sandiaga Sayangkan Ucapan Wakil Ketua Umum Gerindra yang Usir Demokrat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?