Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mchtar Ngabalin angkat suara, terkait ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak kalau Jokowi menang Pilpres 2019.
Menurut mantan pendukung Prabowo itu, ajakan tersebut sangat tidak layak disampaikan karena ada unsur memprovokasi masyarakat. Seharusnya, tidak boleh ada ajakan atau imbauan seperti yang disampaikan Arief tersebut.
Ngabalin juga menuturkan, semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik masyarakat maupun negara. Karenanya, salah satu kewajiban masyarakat adalah membayar pajak.
"Ya gendeng saja, tidak bisa. Tidak saja pemerintah, jadi begini, semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara maupun pemerintah tidak bisa terlaksana kalau tanpa kesadaran dari masyarakat," terang Ngabalin kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan, masyarakat harus sadar kewajibannya dalam membayar pajak. Ngabalin menambahkan, APBN juga bertumpu pada pendapatan pajak selain dari penerimaan negara nonpajak.
"Jadi kalau ada imbauan seperti itu, ya jangan memprovokasi masyarakat. Imbauan memprovokasi itu tidak boleh," tegas Ngabalin.
Untuk diketahui, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Kemudian, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan Jokowi itu adalah tidak membayar pajak.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
Berita Terkait
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
-
Ajak Masyarakat Tak Akui Pemenang Pilpres, Gerindra: Tolak Bayar Pajak!
-
Bukan 62 Persen, Ferdinand Bocorkan Perolehan Suara Prabowo di Demokrat
-
Sandiaga Sayangkan Ucapan Wakil Ketua Umum Gerindra yang Usir Demokrat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?