Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mchtar Ngabalin angkat suara, terkait ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak kalau Jokowi menang Pilpres 2019.
Menurut mantan pendukung Prabowo itu, ajakan tersebut sangat tidak layak disampaikan karena ada unsur memprovokasi masyarakat. Seharusnya, tidak boleh ada ajakan atau imbauan seperti yang disampaikan Arief tersebut.
Ngabalin juga menuturkan, semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik masyarakat maupun negara. Karenanya, salah satu kewajiban masyarakat adalah membayar pajak.
"Ya gendeng saja, tidak bisa. Tidak saja pemerintah, jadi begini, semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara maupun pemerintah tidak bisa terlaksana kalau tanpa kesadaran dari masyarakat," terang Ngabalin kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan, masyarakat harus sadar kewajibannya dalam membayar pajak. Ngabalin menambahkan, APBN juga bertumpu pada pendapatan pajak selain dari penerimaan negara nonpajak.
"Jadi kalau ada imbauan seperti itu, ya jangan memprovokasi masyarakat. Imbauan memprovokasi itu tidak boleh," tegas Ngabalin.
Untuk diketahui, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Kemudian, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan Jokowi itu adalah tidak membayar pajak.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
Berita Terkait
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
-
Ajak Masyarakat Tak Akui Pemenang Pilpres, Gerindra: Tolak Bayar Pajak!
-
Bukan 62 Persen, Ferdinand Bocorkan Perolehan Suara Prabowo di Demokrat
-
Sandiaga Sayangkan Ucapan Wakil Ketua Umum Gerindra yang Usir Demokrat
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?