Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada aparat keamanan kepolisian dan TNI mencegah kumpulan massa dari daerah datang ke Jakarta, 22 Mei 2019 mendatang saat pengumuman penghitungan suara KPU.
Wiranto juga meminta pemerintah daerah ikut melarang warga dengan dengan jumlah besar datang ke Jakarta.
Massa dari luar Jakarta dilarang datang ke Ibu Kota untuk menghindari konflik saat penghitungan suara.
"Pusat, daerah bersinergi supaya cegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu. Didesain selesaikan di kecamatan, selesaikan di provinsi selesaikan. Sehingga tidak ada perembesan ke ibu kota ya bebannya sudah terbagi," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
Wiranto meminta aparat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta. Apalagi mengingat sedang menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan
"Jelaskan ke masyarakat, nggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu," kata Wiranto.
Tag
Berita Terkait
-
DKI Kerahkan 82 Dokter dan 173 Perawat di Pengumuman Suara Pemilu 22 Mei
-
Wiranto: Tim Asistensi Hukum Bukan Intelijen!
-
Balas Sindiran OSO, Wiranto: Kesalahan Saya Tunjuk OSO Jadi Ketum
-
BPN Klaim Unggul 54 Persen, TKN: Kalau Sudah 100 Persen Jokowi Menang
-
Bareskrim Usut Video Viral Diduga Eks Danjen Kopassus Soal Aksi 22 Mei
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
-
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Pegiat ke Purbaya: Tugasmu Berat, Lawan Kesongonganmu
-
Tim Pencari Fakta Bantah Kompolnas: Affan Merunduk, Bukan Jatuh Sebelum Terlindas!
-
Pemprov DKI Gencarkan Pelatihan MTU, Warga Sambut Antusias
-
Anak Demo di Cirebon: Menteri PPPA Minta Usut Motifnya! Alarm Bagi Keluarga dan Sekolah?