Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono merespons permintaan Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin kepada pemerintah, agar fraksi partainya di DPR RI tak digaji. Arief membalas dengan meledek TKN berpikiran pendek.
Permintaan TKN Jokowi - Maruf Amin tersebut didasari atas pernyataan Arief, yang menyerukan publik pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk tidak menerima hasil Pilpres 2019, sekaligus memboikot pembayaran pajak.
"TKN akalnya pendek ya. Kalau sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak, karena Jokowi – Jusuf Kalla masih memerintah dan dihasilkan dari pemilu yang terlegitimasi,” kata Arief kepada Suara.com, Kamis (15/5/2019).
Hal berbeda kalau KPU menyatakan Jokowi – Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Ketika hal itu terjadi, maka seruan Arief baru bisa diterapkan.
Apalagi, Arief mengklaim, pendukung Prabowo – Sandiaga menyetujui seruannya untuk memboikot pembayaran pajak.
"Iya dong masyarakat yang setuju dan mendukung Prabowo – Sandiaga enggak perlu bayar pajak, karena kan kita enggak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019," tegasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan kalau anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka fraksi mereka di DPR tak perlu digaji.
"Kalau begitu, kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota Fraksi Gerindra. Jangan juga dikasih THR karena semua itu dari pajak," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
Berita Terkait
-
Tak Sepakat dengan Arief, Sandi: Pajak Penting, Neraca Dagang Kita Jeblok
-
Arya Minta Fraksi Gerindra Tak Digaji, Andre: Gagal Lolos Caleg Jadi Asbun
-
Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
BPN Klaim Unggul 54 Persen, TKN: Kalau Sudah 100 Persen Jokowi Menang
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
4 Shio yang Menarik Hoki 17 Juli 2026, Hasil dari Usaha Mulai Terlihat
-
Sering Dimintai Keterangan, Korban Kebakaran Ponpes Lombok Tengah Alami Tekanan Psikologis
-
Usai Tuai Kritik, Samsung Klarifikasi Isu Penghapusan Data Samsung Health
-
Dua Petinggi Golkar Riau Berseteru, Pendukung Saling Baku Hantam di DPRD
-
Purwoceng Berstatus Kritis, Bisakah Varietas Unggul Menyelamatkannya?
-
Bos Ford Beri Peringatan Keras Industri Otomotif AS Mustahil Halau Laju Mobil China Seterusnya
-
Sensatia Peroleh Persetujuan Dari Cruelty Free International, Perkuat Komitmen Pada Clean Beauty
-
Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Meledak, Satu Prajurit Gugur
-
Sayembara Umrah Menteri PU: Politik Klarifikasi di Tengah Tuduhan Nepotisme
-
Klinik Hewan Keliling DKI Resmi Beroperasi, Warga Bisa Akses Layanan Mulai Rp35 Ribu