Suara.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade minta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Arya Sinulingga untuk tidak asal bicara. Andre kemudian menilai Arya tengah dilanda stres karena gagal menjadi anggota DPR RI.
"Ini Arya ini asbun gitu, ngigau karena caleg gagal jadi stress akhirnya ngigau. Jadi akhirnya asbun," kata Andre kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Pernyataan itu disampaikan Andre untuk menanggapi komentar Arya Sinulingga yang meminta agar anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tidak digaji sebagai respon dari pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Puyouno.
Sementara Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak akan akan masuk parlemen periode 2019-2024.
Puyouno menegaskan, hal itu akan dilakukan oleh Caleg Gerindra yang terpilih di Pilpres 2019 sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
"Wong kita enggak ngakui pemerintahan yang terbentuk oleh Pilpres 2019. Sebagai konsekwensinya nolak hasil Pilpres, TKN akalnya pendek ya," katanya.
Meski demikian, ia menyebut akan tetap bayar pajak sampai pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi - Jusuf Kalla berakhir.
"Sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak karena pemerintahan Joko Widodo - JK itu masih memerintah dan dihasilkan dari Pemilu yang legitimate ya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan jika para anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka seharusnya anggota DPR RI Fraksi Gerindra tidak digaji.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Kecuranga Pemilu 2019 Bisa Tumbuhkan Benih Radikalisme
Menurutnya ini adalah konsekuensi dari tidak membayar pajak karena gaji anggota DPR berasal dari pajak.
"Kalau gitu, kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Yunarto Wijaya Respons BPN Boikot Pilpres: Tambah Lagi yang Tak Dipercaya
-
Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
-
TKN Minta Caleg Parpol Koalisi Prabowo Tak Dilantik, BPN: Tamak dan Rakus!
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Situasi Prihatin, Prabowo Sebut Ada yang Usaha Perkosa Kedaulatan Rakyat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri