Suara.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade minta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Arya Sinulingga untuk tidak asal bicara. Andre kemudian menilai Arya tengah dilanda stres karena gagal menjadi anggota DPR RI.
"Ini Arya ini asbun gitu, ngigau karena caleg gagal jadi stress akhirnya ngigau. Jadi akhirnya asbun," kata Andre kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Pernyataan itu disampaikan Andre untuk menanggapi komentar Arya Sinulingga yang meminta agar anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tidak digaji sebagai respon dari pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Puyouno.
Sementara Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak akan akan masuk parlemen periode 2019-2024.
Puyouno menegaskan, hal itu akan dilakukan oleh Caleg Gerindra yang terpilih di Pilpres 2019 sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
"Wong kita enggak ngakui pemerintahan yang terbentuk oleh Pilpres 2019. Sebagai konsekwensinya nolak hasil Pilpres, TKN akalnya pendek ya," katanya.
Meski demikian, ia menyebut akan tetap bayar pajak sampai pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi - Jusuf Kalla berakhir.
"Sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak karena pemerintahan Joko Widodo - JK itu masih memerintah dan dihasilkan dari Pemilu yang legitimate ya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan jika para anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka seharusnya anggota DPR RI Fraksi Gerindra tidak digaji.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Kecuranga Pemilu 2019 Bisa Tumbuhkan Benih Radikalisme
Menurutnya ini adalah konsekuensi dari tidak membayar pajak karena gaji anggota DPR berasal dari pajak.
"Kalau gitu, kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Yunarto Wijaya Respons BPN Boikot Pilpres: Tambah Lagi yang Tak Dipercaya
-
Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
-
TKN Minta Caleg Parpol Koalisi Prabowo Tak Dilantik, BPN: Tamak dan Rakus!
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Situasi Prihatin, Prabowo Sebut Ada yang Usaha Perkosa Kedaulatan Rakyat
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik