Suara.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade minta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Arya Sinulingga untuk tidak asal bicara. Andre kemudian menilai Arya tengah dilanda stres karena gagal menjadi anggota DPR RI.
"Ini Arya ini asbun gitu, ngigau karena caleg gagal jadi stress akhirnya ngigau. Jadi akhirnya asbun," kata Andre kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Pernyataan itu disampaikan Andre untuk menanggapi komentar Arya Sinulingga yang meminta agar anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tidak digaji sebagai respon dari pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Puyouno.
Sementara Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak akan akan masuk parlemen periode 2019-2024.
Puyouno menegaskan, hal itu akan dilakukan oleh Caleg Gerindra yang terpilih di Pilpres 2019 sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
"Wong kita enggak ngakui pemerintahan yang terbentuk oleh Pilpres 2019. Sebagai konsekwensinya nolak hasil Pilpres, TKN akalnya pendek ya," katanya.
Meski demikian, ia menyebut akan tetap bayar pajak sampai pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi - Jusuf Kalla berakhir.
"Sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak karena pemerintahan Joko Widodo - JK itu masih memerintah dan dihasilkan dari Pemilu yang legitimate ya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan jika para anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka seharusnya anggota DPR RI Fraksi Gerindra tidak digaji.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Kecuranga Pemilu 2019 Bisa Tumbuhkan Benih Radikalisme
Menurutnya ini adalah konsekuensi dari tidak membayar pajak karena gaji anggota DPR berasal dari pajak.
"Kalau gitu, kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Yunarto Wijaya Respons BPN Boikot Pilpres: Tambah Lagi yang Tak Dipercaya
-
Arief Poyuono Ajak Publik Boikot Bayar Pajak, Ali Ngabalin: Gendeng
-
TKN Minta Caleg Parpol Koalisi Prabowo Tak Dilantik, BPN: Tamak dan Rakus!
-
Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
-
Situasi Prihatin, Prabowo Sebut Ada yang Usaha Perkosa Kedaulatan Rakyat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa