Suara.com - Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan, 62 ribu surat suara yang baru tiba di tengah proses penghitungan suara pada wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia bukan surat suara tambahan.
Hasyim memastikan, surat suara tersebut akan tetap dihitung dalam proses penghitungan suara di PPLN, Kuala Lumpur.
Hal itu dikatakan Hasyim menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut ada upaya pemaksaan oleh PPLN Kuala Lumpur untuk menghitung surat suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) metode Pos.
Andi Arief menyebut, PPLN Kuala Lumpur memaksa menghitung surat suara yang baru tiba saat proses penghitungan suara pada hari ini, Kamis (16/7).
Padahal, sesuai aturan batas akhir pengembalian surat suara PSU metode Pos di Kuala Lumpur, paling lambat diserahkan pada Rabu (15/5) pukul 00.00 waktu setempat.
"Lebih dari 60 ribu surat suara itu bukan baru tiba saat penghitungan suara. Itu sudah tiba di kantor pos sejak sehari lalu. Nah kantor pos itu mengirim ke alamat PPLN itu sehari Cuma sekali. Ini saya sudah perintahkan, surat suara itu tetap harus diterima dan dihitung hari ini," tutur Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Sementara itu, Hasyim enggan menanggapi lebih jauh tudingan Andi Arief yang menyebut 62 ribu surat suara yang baru tiba tersebut diindikasikan untuk menambah perolehan suara putra Duta Besar Indonesia di Malaysia yang merupakan Caleg Partai NasDem, Davin Kirana.
Hasyim lantas meminta agar Andi Arief dapat membuktikan tudingan tersebut. "Kalau dia yang ngetwit begitu, ya dia yang membuktikan," ujarnya.
Sebelumya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada penambahan 62 ribu surat suara metode pemilihan lewat pos, yang akan dilakukan penghitungan oleh wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca Juga: Anak Bos Lion Air, Raup Suara Terbanyak di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur
Andi Arief menuding penambahan 62 ribu surat suara itu diindikasikan untuk Caleg Partai NasDem, Davin Kirana.
Pernyataan itu disampaikan Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya @AndiArief_ pada Kamis (16/5/2019) pukul 13.17 WIB.
Andi mengungkapkan, ada pemaksaan dari PPLN Kuala Lumpur untuk menghitung surat suara hasil PSU metode Pos yang baru tiba hari ini.
Sementara, menurutnya batas akhir pengembalian surat suara PSU metode Pos paling lambat dikembalikan pads 15 Mei 2019 pukul 00.00 waktu Kuala Lumpur.
Untuk diketahui, kekinian wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur tengah melakukan proses penghitungan suara.
Penghitungan suara itu dilakukan setelah dilakukannya PSU atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait ditemukannya surat suara tercoblos di Kuala Lumpur tempo lalu.
Pada video viral surat suara tercoblos di Kuala Lumpur tempo lalu diketahui surat suara tersebut tercoblos pada salah satu Caleg Partai NasDem yang merupakan putra Dubes Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, yakni Davin Kirana.
Berita Terkait
-
Andi Arief: AHY Pemberani, Anies Baswedan Main Aman
-
Andi Arief: Penambahan 62 Ribu Surat Suara untuk Davin Kirana?
-
Andi Arief Perang Twit karena Disebut Akun Kivlan46 Marxis dan Otak Teroris
-
Tak Amini Prabowo Menang 54 Persen, Andi Arief: AHY Dituduh Pengkhianat
-
Puji Sikap AHY, Andi Arief Minta Anies Baswedan Tak Diam Saja
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya