Waketum Gerindra Serukan Tak Bayar Pajak, KSP: Pendidikan yang Tak Baik

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai seruan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak merupakan pendidikan politik yang tidak baik.

Menurut Moeldoko, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak.

"Itu pendidikan yang enggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyebut seharusnya Arief Poyuono yang merupakan tokoh partai politik, memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah terpilih presiden, presiden enggak ada lagi berpikir 01 atau 02, semua warga negara Indonesia. Enggak ada lagi warga negara yang lain," kata dia.

"Jadi kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti. Jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak benar," sambungnya.

Tak hanya itu, Moeldoko mengajak masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai seorang WNI.

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya. Jangan malah mengarahkan begitu," tutur Moeldoko.

Lebih lanjut, seruan yang dilakukan Arief, kata Moeldoko, bukanlah atas instruksi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Baca Juga: Isu Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi, Menpora: Kerja, Kerja, dan Kerja

Ia pun meyakini Prabowo yang memiliki latar belakang TNI, merupakan seorang ksatria yang patriotik.

"Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang yang ksatria, perlu digaris bawahi, sama lah, kita sama sama tentara harus ksatria muncul. Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," tandasnya.

Untuk diketahui, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Kemudian, Waketum Gerindra ini juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan Jokowi itu adalah tidak membayar pajak.