Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon menerima tantangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin untuk membuka data C1 Pilpres 2019 di KPU. Fadli juga mendukung apabila kedua pihak bisa saling terbuka soal data yang dimiliki masint-masing.
Menurut Fadli, BPN Prabowo - Sandiaga sempat mengundang TKN untuk melihat data penghitungan suara yang mereka miliki.
"Silahkan saja. Itu kemarin dari BPN itu yang bagian IT-nya sudah bahkan mengundang untuk mendebat itu. Saya kira dibuka buka saja sekalian, bagus itu," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (17/5/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya berani mengadu data dengan TKN Jokowi - Maruf meskipun tidak dilakukan saat rekapitulasi suara di KPU.
"Saya kira bisa saja. Jangankan di pleno KPU, di forum manapun saya kira juga sudah dibuka ya. Tapi nanti diserahkan saja lah itu kepada BPN untuk melihatnya," tandasnya.
Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin mengaku geram dengan klaim adaya dugaan kecurangan di Pilpres 2019 yang disampaikan kubu lawan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga. Mereka menilai pengungkapkan adanya kecurangan yang disampaikan kubu Prabowo kerap tidak konsisten.
Juru Bicara TKN Jokowi - Maruf, Arya Sinulingga menuturkan, awalnya kubu Prabowo mengklaim telah memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara mencapai 62 persen. Namun keanehan itu muncul setelah kubu Prabowo merevisi klaimnya tersebut dan menyebut perolehan suaranya berubah menjadi 54 persen.
"Mereka tidak pernah konsisten terkait data yang mereka miliki, terkesan kelihatan bodongnya. Setiap mereka sampaikan selalu ada tidak konsistensi data, makin menunjukan bahwa data mereka ini tidak jelas," ujar Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Selain itu, Politikus Partai Perindo itu kemudian menantang BPN Prabowo untuk adu data dan membuka formulir C1 saat rekapitulasi suara tingkat nasional di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga: Salahkan Pemilu dan Lebaran Picu Defisit, Sri Mulyani Ditertawai Said Didu
"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU. Kita buka satu persatu data C1 setiap TPS. Keluarkan yang namanya plano yang ada dengan hologram. Kami tantang BPN 02 adu data C1 asli di KPU," jelas Arya.
Berita Terkait
-
Disindir soal Prinsip hingga Sabu oleh Akun Gerindra, Andi Arief Meradang
-
Balas Sindiran Demokrat, Gerindra: Anies Sibuk Kerja, Tak Mau Jadi Menteri
-
BPN Prabowo Sebut Teroris yang Mau Lakukan Teror saat 22 Mei Tak Netral
-
Wiranto Larang Massa ke Jakarta Jelang Pengumuman KPU, BPN: Tak Usah Panik
-
TKN Jokowi: Prabowo Menang di TPS yang Disebut BPN sebagai TPS Siluman
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu