Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso menjawab soal larangan massa daerah untuk datang ke Jakarta jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
Menurut Priyo, bahwa memang tidak akan ada pergerakan massa dari daerah ke ibu kota.
Pasalnya, kata Priyo, walau tak ke Jakarta tetapi massa tetap terus akan membuat gerakan di wilayah masing-masing. Gerakan yang dimaksud Priyo ialah people power, yang sudah diganti istilah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai inisiator pelarangan tersebut tidak usah panik, kata Priyo.
"Enggak usah panik karena salah informasi intelijen. Karena gerakan kedaulatan rakyat tanpa ada pengerahan massa ke Jakarta kok, tergerak santai di wilayahnya masing-masing," cuit Priyo di akun Twitternya @PriyoBudiS, seperti dikutip Suara.com, Jumat (17/5/2019).
"Aksi cerdas dan damai, tema utamanya adalah: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sambungnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta kepada aparat keamanan dan pemerintahan di daerah untuk dapat membendung pergerakan massa yang hendak datang ke Jakarta, menjelang pengumuman resmi Pemilu 2019 oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019.
Wiranto berujar, pencegahan massa dari daerah ke Jakarta bertujuan meminimalisir terjadinya konflik di ibu kota. Ia lantas meminta aparat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu 2019 telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta.
"Jelaskan ke masyarakat, enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
Baca Juga: MUI Pandeglang dan Lebak Banten Tolak Mentah-mentah Ajakan People Power
Berita Terkait
-
Indikasi Teroris Saat Pengumuman Pemilu, KPU: Hidup Mati Urusan Tuhan
-
Wiranto Larang Massa ke Jakarta 22 Mei: Sahurnya di Mana? Bukanya di Mana?
-
Wiranto Larang Kumpulan Massa ke KPU 22 Mei, Cegah Konflik Sosial
-
Wiranto Minta Aparat Cegah Massa Luar Daerah Datang ke Jakarta Pada 22 Mei
-
TKN Minta Caleg Parpol Koalisi Prabowo Tak Dilantik, BPN: Tamak dan Rakus!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan