Suara.com - Sebuah artikel di laman media asing, Sydney Morning Herald, meminta calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menerima kenyataan dan kekalahannya lagi.
Tulisan dalam bentuk news analysis tersebut ditulis oleh wartawan Australila, James Massola. Artikel itu diunggah pada Senin 13 Mei 2019 sekitar pukul 17.01 waktu setempat.
Artikel itu berjudul "Indonesia's Prabowo must face reality and accept defeat. Again." atau jika ditranslasi menjadi "Prabowo mesti menghadapi kenyataan dan menerima kekalahan. Lagi."
James Massola juga membandingkan sikap Prabowo Subianto dengan pemilihan umum di Australia jika salah satu kontestan tidak menerima kekalahan.
Berikut terjemahan lengkap dari artikel tersebut seperti dilansir SUARA.com dari laman situs Sydney Morning Herald, Sabtu (18/5/2019):
Dalam 9 hari ke-depan (sejak artikel diunggah--RED), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia bakal merilis hasil resmi dari pemilihan presiden dan legislatif 2019.
Sebelumnya, sejumlah lembaga survei bereputasi telah merilis hasil hitung cepat setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Hasilnya calon presiden petahana Joko Widodo mengalahkan penantangnya, Prabowo Subianto dengan baik. Perkiraan margin bervariasi antara 8 hingga 10 persen.
Kini (saat artikel ditulis--RED), angka resmi sedang bergulir. Dengan suara keseluruhan yang masuk sebesar 78,57 persen pada Senin pagi, Jokowi menikmati keunggulan yang lebih besar lagi dari 56 hingga 44 persen dalam hitungan tersebut.
Angka itu hampir dua kali lipat dari margin poin yang didapat Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pemilihan Umum 2014 silam.
Baca Juga: Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara
Sejauh ini (saat artikel ditulis--RED), Jokowi meraih 67,6 suara. Sementara Prabowo meraup 52,6 suara. Selisihnya 15 juta suara.
Tapi, seperti di 2014, Prabowo menolak hasil tersebut. Pada hari pemungutan suara, dia mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim menang dengan 62 persen suara.
Dari sudut pandang seorang Australia, hampir tidak dapat dibayangkan jika Scott Morrison atau Bill Shorten menolak untuk menerima deklarasi hasil resmi setelah jajak pendapat Sabtu ini.
Tapi, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Indoensia baru menjadi negara demokrasi selama kurun 21 tahun. Masyarakat pun mendukung demokrasi secara antusias. Ini terbukti dari dari angka partisipasinya yang melonjak hingga 80 persen.
Namun, Prabowo dan tim kampanyenya kini menuduh kesalahan entri data di setidaknya 73.100 TPS (tempat pemungutan suara--RED).
Berita Terkait
-
3.000 Jihadis Dikhawatirkan Akan Tunggangi Aksi 22 Mei 2019, Waspada!
-
Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara
-
Akhir Pekan Kedua Puasa Ramadan, Jokowi Unggul 15,74 Juta Suara
-
Emak-emak Tiduran di Jalan Hadang Mobil Jokowi, Videonya Viral
-
Jokowi Tetapkan 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsih Jadi Ketua
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis