Suara.com - Sebuah artikel di laman media asing, Sydney Morning Herald, meminta calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menerima kenyataan dan kekalahannya lagi.
Tulisan dalam bentuk news analysis tersebut ditulis oleh wartawan Australila, James Massola. Artikel itu diunggah pada Senin 13 Mei 2019 sekitar pukul 17.01 waktu setempat.
Artikel itu berjudul "Indonesia's Prabowo must face reality and accept defeat. Again." atau jika ditranslasi menjadi "Prabowo mesti menghadapi kenyataan dan menerima kekalahan. Lagi."
James Massola juga membandingkan sikap Prabowo Subianto dengan pemilihan umum di Australia jika salah satu kontestan tidak menerima kekalahan.
Berikut terjemahan lengkap dari artikel tersebut seperti dilansir SUARA.com dari laman situs Sydney Morning Herald, Sabtu (18/5/2019):
Dalam 9 hari ke-depan (sejak artikel diunggah--RED), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia bakal merilis hasil resmi dari pemilihan presiden dan legislatif 2019.
Sebelumnya, sejumlah lembaga survei bereputasi telah merilis hasil hitung cepat setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Hasilnya calon presiden petahana Joko Widodo mengalahkan penantangnya, Prabowo Subianto dengan baik. Perkiraan margin bervariasi antara 8 hingga 10 persen.
Kini (saat artikel ditulis--RED), angka resmi sedang bergulir. Dengan suara keseluruhan yang masuk sebesar 78,57 persen pada Senin pagi, Jokowi menikmati keunggulan yang lebih besar lagi dari 56 hingga 44 persen dalam hitungan tersebut.
Angka itu hampir dua kali lipat dari margin poin yang didapat Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pemilihan Umum 2014 silam.
Baca Juga: Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara
Sejauh ini (saat artikel ditulis--RED), Jokowi meraih 67,6 suara. Sementara Prabowo meraup 52,6 suara. Selisihnya 15 juta suara.
Tapi, seperti di 2014, Prabowo menolak hasil tersebut. Pada hari pemungutan suara, dia mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim menang dengan 62 persen suara.
Dari sudut pandang seorang Australia, hampir tidak dapat dibayangkan jika Scott Morrison atau Bill Shorten menolak untuk menerima deklarasi hasil resmi setelah jajak pendapat Sabtu ini.
Tapi, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Indoensia baru menjadi negara demokrasi selama kurun 21 tahun. Masyarakat pun mendukung demokrasi secara antusias. Ini terbukti dari dari angka partisipasinya yang melonjak hingga 80 persen.
Namun, Prabowo dan tim kampanyenya kini menuduh kesalahan entri data di setidaknya 73.100 TPS (tempat pemungutan suara--RED).
Berita Terkait
-
3.000 Jihadis Dikhawatirkan Akan Tunggangi Aksi 22 Mei 2019, Waspada!
-
Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara
-
Akhir Pekan Kedua Puasa Ramadan, Jokowi Unggul 15,74 Juta Suara
-
Emak-emak Tiduran di Jalan Hadang Mobil Jokowi, Videonya Viral
-
Jokowi Tetapkan 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsih Jadi Ketua
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
Wamensos Apresiasi Dukungan ESQ Group untuk Pendidikan dan Karier Siswa Sekolah Rakyat
-
Sekolah Rakyat Ubah Jalan Hidup Aldo, Mantan Tukang Las Kini Punya Impian ke Negeri Sakura
-
Bupati Kediri Apresiasi Capaian Siswa Sekolah Rakyat dalam Open House 2026