Suara.com - AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, menilai politik jalanan atau rencana demonstrasi dari sekelompok orang di kantor KPU pada tanggal 22 Mei, Rabu lusa, saat pengumuman pemenang Pilpres 2019, tidak dibenarkan dalam Pancasila.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono, Senin (20/5/2019).
Karenanya, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya tersebut.
"Saya merasa agak malu, karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan, dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.
Tak hanya itu, Hendropriyono juga menuding kekuatan massa pendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".
Ia mengatakan, sudah banyak pendukung capres cawapres nomor urut 2 itu yang tersadar dan tidak mau ikut aksi 22 Mei.
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kami di sini," kata Hendropriyono.
Artinya, kata dia, para elite yang teriak-teriak bakal aksi 22 Mei akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.
Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional. Kemudian, PAN yang dua pertiga kadernya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
Baca Juga: Hendropriyono: Aksi 22 Mei Cuma 212 dan FPI, Massa Prabowo Sudah Ompong
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," katanya.
Hendropriyono juga mengakui mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.
"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.
"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, menteri dicopot, masa sampai segitunya, sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.
Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.
Berita Terkait
-
Suara BPN Naik Turun, Ruhut Sitompul: Tanggal 22 'Akhirnya Kami Kalah'
-
Hendropriyono: Aksi 22 Mei Cuma 212 dan FPI, Massa Prabowo Sudah Ompong
-
Jokowi Bukan Diktator, Yusril Nilai People Power 22 Mei Tak Mendesak
-
Giliran Belanda Keluarkan Peringatan Jelang Aksi People Power 22 Mei
-
Peserta Aksi 22 Mei di-Sweeping Polisi, Fadli Zon: Pemberangusan Hak Rakyat
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka