Suara.com - Setelah Amerika Serikat dan Malaysia, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia juga mengeluarkan peringatan keamanan jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara 22 Mei 2019, Rabu besok. Mereka mencium adanya potensi kericuhan di Jakarta dan kota besar lain.
Dalam keterangan tertulisnya tertanggal Sabtu (18/5/2019), Kerajaan Belanda mengimbau warga Belanda yang berada di Indonesia untuk bersiaga jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Hasil pemilihan presiden Indonesia akan diumumkan pada hari Rabu 22 Mei 2019. Menjelang dan sekitar hari itu, ada risiko kerusuhan, terutama di kota-kota besar di Indonesia," tulis Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Senin (20/5/2019).
Kerajaan Belanda meminta warganya untuk tidak berpergian ke atau di Indonesia jika kegiataannya tidak terlalu penting. Untuk itu mereka diimbau untuk terus memantau perkembangan terkini melalui media di Indonesia dan informasi dari Kerajaan Belanda.
"Selama bulan puasa (Ramadhan) yang dimulai sekitar 5 Mei dan Perayaan (Lebaran) sekitar 5 Juni, banyak yang bepergian. Mempertimbangkan jalan yang penuh sesak dan sarana transportasi selama periode ini," imbaunya.
Seperti diketahui, gerakan people power disebut-sebut akan terjadi pada saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara 22 Mei 2019 besok.
Gerakan seperti tour jihad dari berbagai daerah juga terbukti sudah dilakukan untuk pergi ke Jakarta melakukan aksi di jalanan menolak hasil Pemilu 2019.
Beberapa Kedutaan Besar seperti Malaysia dan Amerika Serikat bahkan sampai mengeluarkan peringatan keamanan untuk warga negaranya di Indonesia pada tanggal 22 Mei tersebut.
Baca Juga: Peserta Aksi 22 Mei di-Sweeping Polisi, Fadli Zon: Pemberangusan Hak Rakyat
Tag
Berita Terkait
-
Nasib Koordinator Tour Jihad Jakarta Ditentukan dari Keterangan Ahli
-
Peserta Aksi 22 Mei di-Sweeping Polisi, Fadli Zon: Pemberangusan Hak Rakyat
-
Rachland: Ada Tim Anjing Disiapkan Serang Warga yang Mau Protes Damai?
-
Tentara dan Polisi Razia Pendemo People Power 22 Mei di Suramadu
-
Isi Tulisan Pilot IR tentang 22 Mei di Facebook Sebelum Ditangkap Polisi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka