Suara.com - Aksi tolak hasil Pemilu yang dilakukan Gerakan Kedaulatan Rakyat di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menutup jalan Thamrin. Bahkan dua ruas jalan Thamrin arah Bundaran HI dan arah Monas digunakan untuk melakukan aksi tersebut.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat khususnya pengguna angkutan umum yang merasakan dampaknya. Salah satunya Romi (38) yang bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Sarinah.
Romi yang hendak menuju ke Tanah Abang harus berjalan kaki untuk menyebrang Jalan Thamrin. Ia mengaku biasanya menaiki ojek online.
Namun ia memilih berjalan kaki karena jika menggunakan ojek online ongkosnya jadi jauh lebih mahal karena jalurnya harus memutar.
"Lumayan terganggu sih ya, saya biasa naik gojek tapi tadi ngecek mahal banget. Macet juga jalanannya. Yasudah saya jalan kaki saja," ujar Romi di mall Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
Selain Romi, pejalan kaki lainnya, Rizal (28) mengaku memaklumi perjalanannya terganggu karena adanya aksi tersebut. Rizal mengaku sepulang kerja menaiki Moda Raya Terpadu (MRT) menuju ke Sarinah.
Menurutnya jika massa aksi melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan yang berlaku maka ia tidak mempermasalahkannya. Rizal. menuturkan berpendapat melalui aksi tersebut adalah hak masyarakat.
"Ya gak masalah ya. Kan suara mereka untuk disalurkan itu hak mereka ya," jelas Rizal.
Sebelumnya, massa aksi demonstrasi mulai mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Selasa (21/5/2029). Massa yang mengaku mengatas namakan Gerakan Kedaulatan Rakyat menyerukan untuk menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga: Massa Aksi depan Bawaslu Salat Asar, Korlap: Hadap Kiblat Jangan Kamera!
Massa aksi menyebut Pemilu kali ini telah dicurangi hingga menguntungkan salah satu pihak. Namun massa hanya bisa demo di bagian luar jalan Thamrin karena sekitar Bawaslu sudah dipasangi kawat berduri.
"Kami datang kesini karena ada kecurangan dalam Pemilu. Kami hadir dari berbagai daerah, berbagai provinsi untuk terus melawan," ujar salah seorang ibu-ibu yang berorasi di depan Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Tas Mencurigakan Ditemukan saat Aksi di Bawaslu, Penjinak Bom Turun Tangan
-
Azyumardi: Aksi 22 Mei Politisasi Agama, Ekspresi Hawa Nafsu
-
Wiranto: Aksi Tolak Hasil Pemilu adalah Kejahatan Serius, Dihukum Berat
-
Jelang Aksi Massa 22 Mei, Kondisi Stasiun Bogor Normal
-
Sopir dan Pemilik Bus di Garut Tolak Angkut Massa Aksi 22 Mei ke Jakarta
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan