Suara.com - Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf sempat menyerukan referendum kepada masyarakat Aceh untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Karena itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaen mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lekas bertemu dengan Muzakir.
Usulan Ferdinand tersebut bukanlah tanpa alasan. Ferdinand menilai kalau seruan dari Muzakir tersebut harus segera mendapatkan solusi.
"Jokowi harus segera bertemu dengan Muzakir Manaf agar segera solusi tercapai," kata Ferdinand melalui akun Twitternya @Ferdinand_Haean2 pada Kamis (31/5/2019).
Di mata Ferdinand, yang diserukan Muzakir tersebut bukanlah sebuah lelucon. Kekecewaan dari masyarakat Aceh dinilainya harus didengarkan dan ditangani secara serius.
"Aceh itu tak main-main dia serius, maka harus ditangani serius. Sembuhkan luka mereka, bukan dikorek atau dilukai lagi," tandasnya.
Untuk diketahui, Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.
Muzakir Manaf merupakan mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA). Muzakir Manaf juga pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh.
Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan ke-9 (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.
“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel "hidup Mualem".
Baca Juga: Eks Panglima GAM Serukan Referendum Aceh, Sandiaga: NKRI Harga Mati!
Berita Terkait
-
Jokowi 2 Periode, Rini Soemarno Berdoa Laba BUMN Tembus Rp 220 Triliun
-
Wah, Cuma Pria Ini yang Berani Pegang-pegang Kepala Jokowi
-
Soal Peluang AHY dan Sandiaga Uno Jadi Menteri, Jokowi: Kenapa Tidak?
-
Eks Panglima GAM Serukan Referendum Aceh, Sandiaga: NKRI Harga Mati!
-
Ini Tujuh Temuan BPK RI Terkait Laporan Pemeriksaan Keuangan
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang
-
Eksekusi Brutal Dua Matel di Kalibata: Bagaimana Semua Jejak Lenyap?
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
-
3 Santriwati Hanyut Sungai Lusi Ditemukan Meninggal, Total Korban Jiwa Menjadi Lima
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR
-
Polisi Ungkap Pemicu Kebakaran Maut Terra Drone: Akibat Baterai 30.000 mAh Jatuh
-
18 Hari Mengungsi, Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Tenda untuk Kembali ke Kampung Halaman
-
Perpol Baru Izinkan Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Kok Berbeda dengan Putusan MK?
-
Kuasa Hukum: Banyak Pasal Dipreteli Polisi dalam Kasus Penembakan 5 Petani Bengkulu Selatan