Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP memberi tanggapan terkait salah satu kadernya Habil Marati yang berperan sebagai penyandang dana upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu petinggi lembaga survei.
Melalui Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa partai berlambang Kakbah tersebut mempersilakan aparat untuk memproses hukum HM jika dirinya terbukti terlihat dan bersalah.
"Prinsipnya bagi PPP jangankan kader PPP, siapa saja termasuk kader PPP yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, ya silakan diselidik dan disidik dilakukan proses hukum," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Arsul berujar bahwa PPP tidak menutup kemungkinan akan memberhentikan Habil apabila terbukti bersalah dengan hukuman pidana penjara 5 tahun.
"Kalau seseorang itu katakanlah ditersangkakan atau dijatuhi hukuman dengan pidana ancaman penjara 5 tahun atau lebih, itu bisa diberhentikan dari partai PPP," kata Arsul.
Sebelumnya, polisi mengungkap penyandang dana untuk memasok sejumlah senjata api untuk membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. Diketahui Kivlan Zen ternyata hanya sebagai penerus uang kepada para ekskutor lain di bawahnya.
Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary menyebut orang di balik penyokong dana upaya pembunuhan empat tokoh dan pimpinan lembaga survei adalah HM alias Habil Marati. Politikus PPP itu menggelontorkan dana sebesar Rp 150 juta kepada Majyen (Purn) Kivlan Zen untuk keperluan pembelian senjata api.
"Tersangka HM ini berperan memberikan uang. Jadi uang yang diterima tersangka KZ (Kivlan Zen) berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api. Juga memberikan uang Rp60 juta rupiah langsung kepada tersangka berinisial HK untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api," kata Ade Ary di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
HM sendiri sudah ditangkap aparat kepolisian. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari berupa telepon selular dan print out bank milik Habil.
Baca Juga: Terungkap! Pemasok Uang ke Kivlan Zen buat Beli Senpi adalah Politikus PPP
Berita Terkait
-
Terungkap! Pemasok Uang ke Kivlan Zen buat Beli Senpi adalah Politikus PPP
-
Pengacara: Iwan Justru Bilang, Kivlan Zen Mau Dibunuh 4 Orang Itu
-
Kronologi Kivlan Zein Suruh Pembunuh Bayaran Intai Yunarto Charta Politika
-
Perencana Pembunuh Wiranto Cs: Nyawa Keluarga dan Liburan Dijamin Kivlan
-
Kivlan Zen Disebut Rancang Bunuh Wiranto Cs di Parkiran Masjid Pondok Indah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden