Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sejumlah kepala daerah yang baru dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024. Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kepala daerah yang menyambangi gedung KPK adalah, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail - Barnabas Orno, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba - Alyasin Ali, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia yang baru dilanting hari ini.
Tjahjo mengatakan, mereka mendapat masukan dari pimpinan KPK agar menjadi agen pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing.
"Terutama tadi bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah," kata Tjahjo di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).
Poin penting dalan pertemuan itu kata Tjahjo, mereka harus melakukan pemetaan rawan korupsi sehingga dapat mencegah sebelum adanya penindakan yang dilakukan oleh KPK.
"Disampaikan juga beberapa poin-poin area-area rawan korupsi, sudah. Kemudian laporan-laporan masyarakat juga di daerah gubernur sepakat untuk menjaga karena kan memiliki janji politik pada masyarakat pada saat kampanye," ujar Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan itu kemudian berharap tiga kepala daerah yang baru dilantik Jokowi itu dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
"Paling tidak ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tidak menyangkakan saya anti korupsi di daerah," ujar Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal mengungkapkan akan menunjukan keteladanan, sehingga potensi-potensi korupsi yang terjadi semakin kecil.
Baca Juga: 3 Pimpinan KPK Diminta Maju Lagi Jadi Capim KPK
"Karena kalau pemimpinnya teladan biasanya menurun sampai ke bawah. Saya kira itu," ujar Arinal
Sementara Gubernur Maluku yang juga mantan Kepala Korps Brimob Mabes Polri, Murad Ismail pun cukup terkesan dengan masukan pimpinan KPK untuk menjaga kepala daerah maupun pejabat di daerah agar terhindar dari korupsi.
"Insya Allah kami akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani," ujar Murad.
"Mudah-mudahan kita masuk KPK yang pertama sampai yang terakhir," tutup Murad.
Berita Terkait
-
Mendagri Giring Tiga Gubernur yang Baru Dilantik Presiden ke KPK
-
Pansel Capim KPK Gelar Pertemuan dengan Pimpinan KPK
-
Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Sjamsul Janggal, Ini Kata KPK
-
Sofyan Basir Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta
-
Akhirnya Di-mention Jokowi Usai Angkat Pisang, Kaesang Pamer ke Gibran
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi