Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sejumlah kepala daerah yang baru dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024. Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kepala daerah yang menyambangi gedung KPK adalah, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail - Barnabas Orno, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba - Alyasin Ali, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia yang baru dilanting hari ini.
Tjahjo mengatakan, mereka mendapat masukan dari pimpinan KPK agar menjadi agen pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing.
"Terutama tadi bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan atau agen pemberantasan korupsi di daerah," kata Tjahjo di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).
Poin penting dalan pertemuan itu kata Tjahjo, mereka harus melakukan pemetaan rawan korupsi sehingga dapat mencegah sebelum adanya penindakan yang dilakukan oleh KPK.
"Disampaikan juga beberapa poin-poin area-area rawan korupsi, sudah. Kemudian laporan-laporan masyarakat juga di daerah gubernur sepakat untuk menjaga karena kan memiliki janji politik pada masyarakat pada saat kampanye," ujar Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan itu kemudian berharap tiga kepala daerah yang baru dilantik Jokowi itu dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
"Paling tidak ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tidak menyangkakan saya anti korupsi di daerah," ujar Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal mengungkapkan akan menunjukan keteladanan, sehingga potensi-potensi korupsi yang terjadi semakin kecil.
Baca Juga: 3 Pimpinan KPK Diminta Maju Lagi Jadi Capim KPK
"Karena kalau pemimpinnya teladan biasanya menurun sampai ke bawah. Saya kira itu," ujar Arinal
Sementara Gubernur Maluku yang juga mantan Kepala Korps Brimob Mabes Polri, Murad Ismail pun cukup terkesan dengan masukan pimpinan KPK untuk menjaga kepala daerah maupun pejabat di daerah agar terhindar dari korupsi.
"Insya Allah kami akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani," ujar Murad.
"Mudah-mudahan kita masuk KPK yang pertama sampai yang terakhir," tutup Murad.
Berita Terkait
-
Mendagri Giring Tiga Gubernur yang Baru Dilantik Presiden ke KPK
-
Pansel Capim KPK Gelar Pertemuan dengan Pimpinan KPK
-
Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Sjamsul Janggal, Ini Kata KPK
-
Sofyan Basir Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta
-
Akhirnya Di-mention Jokowi Usai Angkat Pisang, Kaesang Pamer ke Gibran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!