Suara.com - Bawaslu RI tidak menyertakan draf keterangan terkait dalil gugatan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno yang mempersoalkan kedudukan Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.
Ketua Bawaslu RI Abhan menerangkan, saat menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) pihaknya hanya memberikan draf keterangan atau jawaban berdasar berkas permohonan awal yang diserahkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno pada 24 Mei 2019.
Abhan mengklaim pihaknya belum menerima berkas permohonan perbaikan yang diserahkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga ke MK pada 10 Juni 2019 kemarin.
"Kami belum menerima, dan itu mungkin diporsinya KPU, kalau nanti ada yang menyangkut Bawaslu, Bawaslu akan merespon tambahan," kata Abhan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).
Kendati begitu, Abhan menilai sebagai bagian dari proses pembuktianan sah saja bila Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno memberikan berkas perbaikan ke MK. Namun, Abhan menyerahkan wewenang terkait hal itu ke MK.
Ia menerangkan, hingga proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 lalu, pihaknya belum menerima gugatan terkait kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah dan BNI Syariah dari pihak manapun.
"Ini kan tidak dilaporkan pada Bawaslu, jadi menajadi bagian dari perubahan dalil itu kan. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada laporan ke Bawaslu terkait hal itu," pungkasnya.
Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan diberikan hak menyampaikan draf keterangan ke MK dua hari sebelum sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019 yang dijadwalkan digelar pada 14 Juni 2019 nanti.
Baca Juga: Total KPU Kasih 272 Box Kontainer Alat Bukti ke MK untuk Lawan Prabowo
"Keterangan kami ini, kami sampaikan perangkap 12 keterangan, setebal 151 halaman. Kemudian juga kami sertai dengan alat bukti ada 134 alat bukti itu yang kami serahkan hari ini," kata Abhan.
Berita Terkait
-
Bawaslu Serahkan Keterangan Setebal 151 Halaman dan 134 Alat Bukti ke MK
-
KPU dan Bawaslu Serahkan Draf Jawaban PHPU Pilpres 2019 ke MK
-
TKN Jokowi Balas Serang Status BW di TGUPP dan Denny Sebagai PNS
-
Status Ma'ruf Amin Diusik Tim Hukum Prabowo, BNI Syariah Buka Suara
-
Ma'ruf Amin: Dewan Pengawas Syariah Itu Bukan Karyawan BUMN
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
AS Klaim Tembus Hormuz, Iran Bantah Keras: Siapa yang Sebar Hoax?
-
Survei Global: Warga Amerika Serikat Khawatir dan Stres dengan Keputusan Donald Trump
-
Breakingnews! Donald Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz dan Laut Iran
-
Anggota DPRD DKI: Pengamen Ondel-Ondel Bukan Warga Jakarta Asli, Harus Diedukasi
-
Prabowo Diisukan Teken Perjanjian Militer, Pesawat AS Bebas Melintas di Indonesia
-
Panas! Donald Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Buru Kapal yang Lewati Selat Hormuz
-
Kasus Pembunuhan Kacab Bank, 3 Oknum TNI Ajukan Eksepsi di Pengadilan Militer Hari Ini
-
Amerika di Ambang Cemas: 68 Persen Warga Takut Perang Lawan Iran Tak Terkendali!
-
Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Gagal: Isu Nuklir dan Selat Hormuz Jadi Bom Waktu
-
Telepon Vladimir Putin, Presiden Iran Siap Capai Kesepakatan dengan AS jika Adil