Baru Mulai, Sidang Gugatan Pilpres 2019 di MK Dihujani 3 Kali Interupsi

Suara.com - Baru 43 menit sidang gugatan Pilpres 2019 dimulai, sudah dihujani 3 kali instrupsi. Namun inteupsi itu ditolak oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman.

Instrupsi pertama diajukan setelah 4 menit Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto memaparkan materi gugatan di podium. Namun Anwar menolak.

"Nanti yah, tidak ada interupsi," kata Anwar.

Lalu di menit 34, ada lagi intrupsi. Lagi-lagi Anwar Usman menolak.

"Tidak ada intrupsi," kata Anwar.

Saat BW selesai membacakan materi gugatan, lalu diganti tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga, Denny Indrayasa. Lagi-lagi ada interupsi, tapi juga ditolak.

Dari pengamatan Suara.com di layar streaming, tidak terlihat pihak yang interupsi itu. Sementara di dalam sidang MK itu hanya ada pihak tergugat KPU, penggugat tim Prabowo - Sandiaga, pihak terkait tim Jokowi - Maruf Amin, serta Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Sidang Perdana Gugatan Pilpres Prabowo

Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

KPU sebagai pihak termohon bersama Bawaslu sebelumnya menyatakan kesiapannya menghadapi sidang perdana yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga ini. Kuasa hukum KPU juga sudah siap dan tinggal menunggu proses persidangan apakah memerlukan tambahan alat bukti dan saksi.

Jika diperlukan mendatangkan saksi dari komisioner KPU kabupaten/kota beserta tambahan alat bukti baru maka pihaknya juga sudah siap, termasuk dari Jawa Timur.

Materi sidang yang ada dalam PHPU di MK hanya menyangkut persoalan hasil pemilihan umum yang sudah ditetapkan KPU dan bukan terkait kinerja komisioner.

Sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Pada sidang pertama ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga selaku pemohon akan membacakan permohonannya kepada Hakim Konstitusi.