Menkumham: Perlu Uang Lagi Jika Napi Koruptor Dipindah ke Nusakambangan

Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan usulan pemindahan narapidana korupsi ke Lapas Nusakambangan sebagaimana usulan dari KPK bisa saja terjadi. Meski begitu, ia tetap pada sikapnya yang menolak usulan tersebut.

Yasonna mengatakan, kemungkinan pemindahan narapidana koruptor ke Nusakambangan bisa terealisasi apabila disetujui oleh masyarakat kebanyakan. Namun ia meyebut jika wacana tersebut dilakukan memerlukan biaya yang banyak, salah satunya untuk membangun lapas dengan kategori minimum security sesuai dengan kategori narapidana koruptor.

"Nanti membuka kotak pandora mereka-mereka nanti kalau rakyat bilang sudah lah pindahkan sekaligus ke Nusakambangan, bangun di situ yang minimum security. Bisa saja kejadian begitu tapi kan perlu uang lagi ya kan?" tutur Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Yasonna sebelumnya menolak menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar narapidana kasus korupsi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Yasonna mengatakan, Lapas Nusakambangan diperuntukan untuk narapidana dengan kategori high risk. Yasonna kemudian menganggap narapidana koruptor tidak termasuk kategori tersebut.

"Di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang high risk, lapas super maximum security. Napi-napi koruptor bukan lah napi kategori napi high risk yang memerlukan supermaksimum sekuriti, jadi itu persoalannya," kata Yasonna.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, mengenai rencana pemindahan narapidana kasus korupsi ke kompleks Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Dianyah mengatakan, rencana pemindahan narapidana korupsitersebut untuk mencegah kembali terjadinya kasus tangkap tangan suap yang melibatkan kepala lapas dan napi seperti terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

"Dalam kondisi saat ini tidak harus menunggu pembangunan lapas baru di Nusakambangan, untuk pemindahan. Karena sejumlah sel di sana masih belum digunakan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Raih WTP dari BPK, Menkumham: Empat Kali Selama Kepemimpinan Saya

Febri menambahkan, KPK menunggu Ditjen PAS untuk berkoordinasi bersama menentukan usulan nama-nama narapidana yang akan dipindahkan.