Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyebut wacana wajib militer di Indonesia belum menjadi agenda yang diprioritaskan. Sebab, Ryamizard menganggap saat ini Indonesia tidak dalam kondisi ingin perang.
Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah memperbaiki pola pikir atau mindset masyakarat soal siap dalam berperang. Ia mempertanyakan jika saat ini masyarakat sudah siap beperang maka ingin berperang dengan pihak mana.
"Kita kan belum mau perang. Mindset kita dulu yang harus disiapkan, jika mindset kita siap perang, wah ini siap perang dengan Pancasila berarti? Jadi mindset dulu dibenarkan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Meskipun di Kemenhan belum ada rencana wajib militer, Ryamizard mempersilakan kepada pihak yang memiliki keinginan tersebut. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah menjaga Indonesia tidak disusupi ideologi lain selain pancasila.
"Bela negara penting itu nanti ujung-ujungnya Pancasila. Bagaimana mindset kita ini tidak berubah oleh khilafah oleh negara Islam tetap Pancasila. Itu yang paling penting," tutur Ryamizard.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membuat program wajib militer bagi setiap warga megara di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 dari BPK.
Menurut Agung, Kemenhan RI perlu untuk membuat program lebih lanjut di luar dari perannya dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya.
Ia juga menilai, program bela negara yang sudah ada sebelumnya harus lebih ditingkatkan menjadi wajib militer.
"Yaitu sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih massif yaitu dengan wajib militer," ujar Agung di Gedung Kemenhan RI.
Baca Juga: Klaim Punya Saksi Polisi, BW: Mau Diajukan Tapi Keburu Dipanggil Provost
Berita Terkait
-
Kapolri Tak Nyaman Proses Purnawirawan TNI, Menhan: Kenapa Enggak Nyaman?
-
Raih WTP dari BPK, Menkumham: Empat Kali Selama Kepemimpinan Saya
-
Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
-
Hadapi Perang Mindset, Menhan Ingin Tanamkan Pancasila ke Seluruh Warga
-
BPK Usul Kemenhan Buat Program Wajib Militer, Menhan: Enggak Mudah Itu
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Untuk Pertama Kalinya, Lebanon dan Israel Bahas Gencatan Senjata Langsung di Washington
-
Vladimir Putin Ingin Prabowo Subianto Kembali Berkunjung pada Mei dan Juli 2026
-
Spanyol Kecam Komentar Donald Trump terhadap Paus Leo XIV
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani