Suara.com - Agus Maksum menjadi saksi yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2019).
Banyaknya data tanggal lahir yang serupa dengan jumlah yang sangat banyak menjadi salah satu alasan Agus menyebut 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar.
Agus menjelaskan bahwa ada data warga yang lahir pada 1 Juli sebanyak 9,8 juta, 31 Desember sebanyak 5,3 juta dan 1 Januari sebanyak 2,3 juta. Menurutnya temuan itu tidak wajar lantaran melampaui data normal hingga berlipat-lipat kali.
Data DPT tersebut diperolehnya dari KPU usai menetapkan data DPT hasil perbaikan 2 yang ditetapkan pada 15 Desember 2018.
"Itu tidak wajar karena jumlahnya 2 kali lipat dari normal 10 kali lipat dari normal dan 5 kali lipat dari normal data," kata Agus ditemui saat istirahat sidang.
Agus mengaku kalau pihaknya sudah berkonsultasi dengan pakar statistik terkait temuannya yang dinilai tidak wajar. Agus mengklaim pakar statistik itu menyebut dengan istilah extreme of liars.
Lebih lanjut Agus mengatakan kalau pihaknya juga sempat melakukan pengecekan terkait data DPT tersebut ke lapangan juga ke pihak Disdukcapil. Dari keterangan yang diperoleh dari Disdukcapil, data yang dicurigai sebagai data siluman itu dibuktikan dengan tidak adanya rekaman elektronik.
"Maka itu adalah termasuk tidak memenuhi syarat harus dicoret karena rekamannya tidak ada sementara orang itu mengatakan terekam dan suket dan rekamannya ini kami cek di data nasional tidak ada tapi tidak dicoret," tandasnya.
Baca Juga: Saksi Prabowo Ngotot Bilang DPT Tak Wajar, Hakim MK: Kok Tak Ada Buktinya?
Berita Terkait
-
Saksi Prabowo Ngotot Bilang DPT Tak Wajar, Hakim MK: Kok Tak Ada Buktinya?
-
Sebut 17,5 Juta DPT Invalid, Hakim MK Tagih Bukti P-155 ke Kubu Prabowo
-
Pedas! Andi Arief Samakan Saksi Agus seperti Akun Anonim Pendukung Prabowo
-
Klaim Punya Saksi Polisi, BW: Mau Diajukan Tapi Keburu Dipanggil Provost
-
Refly Harun Menguak Poin 'Ngeri-ngeri Sedap' dalam Gugatan Prabowo di MK
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung