News / Nasional
Sabtu, 22 Juni 2019 | 09:11 WIB
Ilustrasi suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). [Antara/Hafidz Mubarak]

"Kadang mereka bawa kadang tidak, ketika membawa kadang disandingkan dengan data KPU, namun tidak menyatakan keberatan berdasarkan data itu karena sesuai dengan data yang mereka bawa," ujar Candra lagi.

Candra menjelaskan petugas saksi akan membandingkan data dan keberatan bila mereka nilai ada sengketa

Kalau pun ada pembandingan data dan keberatan dikatakan Candra terkait dengan sengketa dalam pemilu legislatif.

Untuk rekapitulasi pilpres di Papua proses di dalam rapat hanya berjalan selama 15 menit bahkan kurang. Candra mengatakan justru rekapitulasi untuk pemilu legislatif Papua yang cukup ramai pembahasan serta argumentasinya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan saksi dari 02 juga menerima pengesahan rekapitulasi meskipun mengajukan keberatan di DD2.

Saat ditanya terkait jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di Papua, Candra menyebutkan perolehan suara untuk 01 adalah 3.021.317 suara, sedangkan 311.352 suara untuk 02.

Koordinator ToT

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan pihak Saksi dari pihak BPN, Agus Muhammad Maksum saat sidang sengketa hasil pilpres di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Saksi selanjutnya yang dihadirkan adalah Anas Nashikin yang bertugas sebagai koordinator training of trainers atau ToT, yang berlangsung pada tanggal 20 Februari hingga 22 Februari 2019.

Kuasa hukum BPN sempat mencocokkan kesaksian Anas dengan kesaksian saksi yang dihadirkan BPN pada persidangan sebelumnya, yaitu Chairul Anas Suhaedi

Baca Juga: Usai Sidang MK, Tim Prabowo: Menang Jangan Sombong, Kalah Jangan Ngototan

Anas mengaku tidak kenal dengan nama itu, namun ketika diperiksa nama itu terdapat dalam daftar peserta pelatihan untuk petugas saksi.

"Bisa diperkirakan, Chairul Anas tidak hadir ketika saya menyampaikan materi. Kalau dia mendapat bahan, itu mungkin dia unduh," ujar Anas.

Setelah sempat dicecar oleh kuasa hukum Paslon nomor urut 02 terkait pemateri yang hadir, Anas sempat merasa bingung. Butuh jeda beberapa waktu untuk Anas menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Salah satu pertanyaan yang mencecarnya terkait dengan kehadiran pemateri atau motivator seperti Joko Widodo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, dan Ganjar Pranowo.

"Apa yang salah bila mereka hadir, " ujar Anas.

Menurut Anas, baik Jokowi hingga Ganjar Pranowo hadir sebagai tim pemenangan, bukan sebagai pejabat negara.

Anas juga sempat dicecar terkait isi materi serta diksi dalam kegiatan ToT.

Berbagai cecaran pertanyaan tersebut tampaknya membuat Anas bingung, sempat sesekali Anas melihat ke arah kuasa hukum pihak terkait, sebelum akhirnya Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menegur dengan cukup keras.

Sidang sempat diskors beberapa waktu, untuk ibadah salat Jumat dan makan siang. Terkait dengan jeda ini, Nasrullah meminta Mahkamah melarang Nasrullah dan kuasa hukum pihak terkait untuk saling bertemu, dan hakim konstitusi mengabulkan permintaan tersebut.

Sidang kembali digelar pada pukul 13.30 WIB, dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan pihak terkait.

Usai majelis hakim mencabut skorsing, kuasa hukum pemohon kembali mencecar saksi terkait permasalahan cuti saksi ketika menjalankan tugas dari TKN tersebut, mengingat kedua saksi fakta merupakan staf ahli fraksi yang menerima gaji dari Sekretaris Jenderal DPR.

Load More