Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pengusaha ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Sejumlah pengusaha yang hadir di antaranya CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir; Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk, Hariyadi Sukamdani; Pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono; Pemilik CT Corp, Chairul Tanjung.
Kemudian, Pemilik Rajawali Group, Peter Sondakh; Pemilik Mulai Group, Eka Tjandranegara, serta; perwakilan Sinar Mas Group, MuktarWidjaja dan Gandi Sulistyo.
Direktur Utama Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta para pengusaha untuk membangun hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menunjang penyelenggaraan Moto GP di Mandalika pada tahun 2021 mendatang.
"Jadi intinya Presiden menyatakan Mandalika is open for business untuk pengusaha besar dalam negeri," ujar Abdulbar seusai pertemuan dengan kepala negara.
Abdulbar menuturkan Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut, masih memperkenalkan konsep Mandalika kepada para pengusaha. Namun, kata dia, belum ada komitmen dari para taipan ini untuk segera membangun hotel di Mandalika.
"Belum belum. Tadi baru perkenalan," ucap dia.
Jokowi, kata Abdulbar, juga meminta pihak ITDC untuk proaktif kepada para pengusaha tersebut dan serta tetap berkomunikasi dengan para pengusaha.
"Nanti mereka akan kami kontak-kontak lagi. Tadi presiden minta kami proaktif ke sana," ucap dia.
Baca Juga: Sambut MotoGP 2021, Bikers Lombok Gelar Road Trip ke Mandalika
Sementara itu, CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir mengatakan Presiden Jokowi meminta para pengusaha hotel bisa membuka hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sebab, Jokowi berjanji pemerintah akan menyiapkan infrastruktur di NTB.
"Karena NTB sudah dipersiapkan infrastruktur nya, airport akan diperbesar. Jadi bapak Presiden meminta supaya partisipasi daripada pengusaha hotel, untuk segera membuka hotelnya supaya rame," ucap Tahir.
Ia pun berjanji akan membangun hotel sesuai permintaan Jokowi. Menurut dia, hal tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat.
"Amanat kok, ya harus bikin hotel dalam waktu dekat," ucap Tahir.
Lebih lanjut, Tahir menambahkan yang harus dipikirkan pemerintah bukan hanya Moto GP, melainkan sisi pariwisatanya.
"Saya pikir bukan GP-nya yang menarik, tapi adalah tourism-nya yang menarik, jangan hanya GP-nya. 356 hari apa yang kita lakukan. Kalau bikin hotel kan secara ekonomi bisa create market, kalau misalnya ada 20 hotel dibangun kan ada market itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Tinjau Mandalika NTB yang Bakal Jadi Sirkuit MotoGP 2021
-
IMI Menyatakan Kesiapan Mendukung MotoGP Mandalika
-
Pro Kontra Keamanan, Sirkuit Mandalika Dijamin Aman untuk MotoGP Indonesia
-
Jokowi akan Cabut Kontrak Kerja Investor KEK Mandalika Jika...
-
Sebelum Diresmikan Jokowi, KEK Mandalika Mangkrak 29 Tahun
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana