Suara.com - Jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019, yang bakal digelar hari Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB ini, sejumlah peristiwa menarik terjadi.
Salah satunya aksi halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan, dalam aksi tersebut mereka menyerukan akan mengerahkan jumlah massa lebih banyak lagi pada sidang putusan MK yang akan dibacakan pada Kamis (27/6/2019).
Berikut Suara.com merangkum berita populer menyambut sidang putusan MK sepanjang Rabu (26/6/2019).
1. Fahri Hamzah Minta Aksi Massa Tak Dilarang
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah tidak memandang negatif aksi massa yang akan digelar di Gedung MK Kamis besok. Ia juga meminta pemerintah membiarkan aksi massa berjalan seperti biasa sebagai bentuk menyuarakan aspirasi.
"Kalau ada aksi kembali besok, tolong jangan dipandang negatif. Biarkan orang kecewa kalau dia kalah atau biarkan orang gembira kalau dia menang. Biarkanlah itu berjalan sebagai bagian dari satu pesta," kata Fahri Hamzah di Catatan Demokrasi Kita tvOne, Selasa (25/6/2019).
Pernyataan Fahri Hamzah tersebut ditentang keras oleh Wakil MPR RI Ahmad Basarah. Adu argumen terjadi antara Fahri Hamzah dan Ahmad Basarah.
Simak berita selanjutnya di sini.
2. FPI Serukan Untuk Melawan Bila Aksi Dihalau
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin Alatas menyerukan perlawanan bila ada pihak yang menghalau kelompoknya saat aksi massa berlangsung. Seruan tersebut disampaikan saat sedang memimpin orasi di samping patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Menag Lukman Hakim Akui Terima 30 Ribu USD dari Keluarga Arab Saudi
"Kami di sini untuk meminta keadilan. Kami berharap majelis hakim konstitusi bisa berbuat adil. Kalau hakim sudah adil keputusannya, kami terima atau tidak?" ujar Muhsin
"Kalau ada yang menyerang kita diam atau lawan?" tanya Muhsin kepada massa aksi.
"Lawan," jawab para massa aksi.
Simak berita selanjutnya di sini.
3. Banser NU Geruduk Kantor Anies Baswedan
Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama menggeruduk Kantor Balai Kota DKI Jakarta tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berkantor. Aksi unjuk rasa tersebut digelar menolak kehadiran Ustaz Felix Siauw sebagai penceramah di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta.
Banser NU menilai Felix Siauw sebagai ulama yang anti Pancasila. Meski kajian bulanan di Masjid Fatahilah yang mengundang Felix Siauw sempat dibatalkan, pada hari kajian digelar Felix Siauw tetap mengisi ceramah di masjid tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 6 Sunscreen Moisturizer Terbaik untuk Anti Aging, Kulit Kencang dan Bebas Kerutan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir
-
Alur Komunikasi Petugas PK Dinilai 'Lemot', Nyawa Melayang di Perlintasan Bekasi Timur
-
Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!
-
Lapor Polisi Duluan, GRIB Jaya Tantang Putri Ahmad Bahar Adu Bukti
-
Terungkap! Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Stranas PK: Rawan Korupsi
-
Usulan DPR Masa Jabatan Kapolri 3 Tahun Dinilai Mereduksi Hak Prerogatif Presiden
-
GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma
-
Polisi Tetapkan Tersangka Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Ini Sosoknya
-
PSI Semprot Israel Usai Tahan 9 WNI: Tindakan Pengecut, Langgar Konvensi Jenewa
-
Mendagri: Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 T untuk Penanganan Pascabencana Sumatera