Suara.com - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memprediksi pertarungan politik pada Pilpres 2024 akan lebih berat dari Pilpres 2019. Ia menyebut polarisasi dan pertikaian yang terjadi pada Pilpres 2019 tidak akan mereda. Sebab terdapat elemen pertikaian ideologis.
Denny menyebutkan setidaknya ada empat kelompok ideologis yang bertikai pada Pilpres 2019 dan kemungkinan akan terus berlangsung meskipun Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan mantan rivalnya Prabowo Subianto akhirnya berkoalisi.
"Seandainya pun terjadi koalisi antara Jokowi dan Prabowo, pertarungan empat ideologi itu akan terus berjalan. Pertarungan ideologi hanya berhenti jika ideologi itu kehilangan pengikutnya dalam jumlah yang siginifikan," kata Denny di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/7/2019).
Empat ideologi yang hidup dalam ruang publik di Indonesia kata Denny, yakni pertama ideologi politik reformasi.
Menurut Denny, mayoritas pendukung idelogi politik reformasi berada di kubu Jokowi - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 kemarin.
"Paham ini dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjabat sebagai presiden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi," kata dia.
"Ini ideologi mainstrem, PDIP ada di sini juga Golkar, juga kaum minoritas. Dalam pilpres 2019 tempo hari mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi. Ideologi ini mendapat tantangan dari tiga ideologi lainnya," lanjut dia.
Kedua, ideologi Islam politik. Denny mengatakan paham ideologis tersebut yakni menginginkan syari'at Islam lebih berperan di ruang publik. Seperti mencita-citakan negara Islam, sistem Khalifah atau dengan nama NKRI bersyariah. Adapun, menurutnya, kelompok pendukung ideologi Islam politik sebagian besar berada di kubu Prabowo - Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
"Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019 di belakang Prabowo," ungkapnya.
Baca Juga: Ajak Ganti Foto Jokowi, KPAI Khawatir Anak Asteria Jadi Sasaran Bully
Ketiga, ideologi 'kembali ke UUD 1945 yang asli'. Kelompok ideologis tersebut, memiliki paham tak setuju dengan sistem politik ekonomi yang berlaku saat ini. Sebab, sistem politik ekonomi saat ini dinilai terlalu liberal dan memberikan ruang besar pada perusahaan asing.
"Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Di tahun 2009, tokohnya adalah Letnan Jenderal Suryadi dan Mantan Panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini," kata Denny.
Keempat, ideologi Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan kelompok ideilohi Islam politik, kelompok paham idelogi HAM, kata Denny, banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap kurang liberal.
Selain itu, Jokowi juga dinilai kurang tuntas menyelesaikan isu pelangggaran HAM. Mulai dari kasus gerakan 65 hingga pembunuhan aktivis HAM Munir.
"Haris Azhar sebagai misal, ia mengkritik keras Jokowi. Tapi ia juga tak mau membela Prabowo yang dianggap punya catatan hitam hak asasi manusia," ungkapnya.
"Pilpres 2024 akan semakin ramai. Empat idelogi itu kembali bertarung. Bisa jadi keempat-empatnya lebih kuat, lebih punya pengalaman," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!