Suara.com - Kualitas udara Jakarta pada Kamis (4/7/2019) subuh sekitar pukul 05.00 WIB terpantau mencapai status udara tidak sehat dengan angka 186 AQI atau Indeks Kualitas Udara. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat berangkat kerja atau beraktivitas di luar.
Tingkat kualitas udara Jakarta itu berdasarkan AirVisual, sebuah aplikasi pengukuran udara global secara real time. Internasional menggunakan AirVisual sebagai pengukuran kualitas udara sebuah kota.
Suara.com juga melihat kualitas udara Jakarta lewat aplikasi UdaraKita yang dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat Greenpeace. Tak jauh berbeda, kualitas udara Jakarta di kawasan Pegadungan, Jakarta Barat dalam UdaraKita mencapai status sangat tidak sehat dengan angka 206 AQI.
Menurut paparan AirVisual angka 186 AQI atau Indeks Kualitas Udara berarti setiap orang mungkin mulai mengalami beberapa efek kesehatan yang merugikan, dan kelompok sensitif mungkin mengalami efek yang lebih serius, masyarkat diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas. Bahkan tidak disarankan untuk bersepeda.
Sementara menurut UdaraKita angka 206 AQI berarti peringatan udara tidak sehat. Bagi kelompok orang yang sensitif dimungkinkan akan mengalami dampak kesehatan lebih serius.
Sebelumnya, organisasi Greenpeace Indonesia menyebutkan warga DKI Jakarta hanya memiliki 34 hari dalam setahun untuk bisa menikmati udara bersih minim polusi.
Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Ariyanu mengatakan, selain 34 hari tersebut, terhitung 196 hari dengan kualitas udara tidak sehat dan sisanya kurang sehat. Itu bahkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicatat alat pemantau yang dipasang di Gelora Bung Karno.
Data tersebut juga selaras dengan hasil analisis Greenpeace Indonesia. Organisasi yang berfokus pada lingkungan tersebut mencatat pada 2017 hari hijau, atau bersih dari polusi, sebanyak 29 hari dan berstatus moderat atau mengarah ke polusi sebanyak 238 hari.
Beranjak ke 2018, data hari dengan kualitas udara tidak sehat malah melonjak lebih dari dua kali lipat, atau berada pada angka 247 hari.
Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Rabu Sore Buruk, Jangan Bersepeda, Pakai Masker!
Melihat data tersebut, menurut Greenpeace, DKI Jakarta sudah seharusnya tidak bersikap abai terhadap kondisi tingkat kebersihan udara, harus ada gerakan cepat untuk menekan permasalah polusi itu.
Provinsi DKI Jakarta memerlukan setidaknya 700 bengkel yang mempunyai alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk mengatasi polusi udara. Faktanya baru 150 bengkel yang memiliki alat tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan kekurangan peralatan ini menjadi salah satu faktor program uji emisi tidak sampai ke seluruh masyarakat.
"Sudah ada sekitar 150-an bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta. Dibutuhkan 700-an bengkel uji emisi. Maka kita akan mendorong bengkel memiliki fasilitas uji emisi, kita undang pompa bensin punya alat ukur uji emisi seperti memiliki fasilitas pompa ban," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota.
Di sisi lain, Anies melihat penyediaan alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor itu bisa menjadi peluang bisnis bagi bengkel dan SPBU.
"Sehingga masyarakat bisa mendapat informasi emisi yang dikeluarkan dengan mudah dan cepat. Ini peluang yang bergerak di perbengkelan dan pompa bensin kesempatan," jelas Anies.
Berita Terkait
-
Mulai 2020 Semua Kendaraan di DKI Jakarta Wajib Uji Emisi
-
Kualitas Udara Jakarta Rabu Sore Buruk, Jangan Bersepeda, Pakai Masker!
-
Diberitakan Media Asing: Warga Jakarta Akan Gugat Pemerintah Akibat Polusi
-
Kualitas Udara Jakarta Rabu Pukul 12.00 WIB Tak Sehat, Jangan Lepas Masker
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Anies Didesak Ubah Aturan yang Dibuat Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam