Suara.com - PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto Juli 2019 bulan ini. Menurut PDIP, mereka adalah sahabat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap pertemuan itu dapat membuat suasana menjadi sejuk. Karena akar rumput para pendukung melihat dua sahabat tersebut bertemu.
"Kami mendukung pertemuan itu, mereka adalah dua sahabat. Mereka sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa apapun keputusan MK tidak akan merenggangkan hubungan keduanya," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Hendrawan menginginkan lingkaran kedua tokoh tersebut untuk segera mencari waktu dan mempercepat terlaksananya pertemuan tersebut. Sebab berdampak positif bagi para pendukung kedua pihak.
"Itu berarti mengembuskan semangat kebersaman, menjahit kembali perbedaan yang terjadi. Saya kira bagus, silaturahim itu esensial dalam kehidupan kita sebagai bangsa," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, dalam konstitusi Indonesia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi, yang ada adalah gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan capres-cawapres.
Dia menekankan bahwa demokrasi Indonesia adalah gotong royong, artinya semua pihak kerja bersama untuk bangsa secara gotong royong.
Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo pada Juli 2019.
"Prabowo akan bertemu dengan Jokowi insya Allah bulan Juli ini, dalam pertemuan itu kita berharap seluruh polarisasi itu bisa menurunkan tensi antara pendukung," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Baca Juga: PDIP Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Juli Ini
Dia mengatakan kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan dan harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah kompetisi Pemilu Presiden 2019, sudah saatnya bergandengan tangan bersatu kembali membangun bangsa.
Menurut dia, silaturahmi itu bukan diartikan sebagai "politik dagang sapi" namun bertujuan bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa. (Antara)
Berita Terkait
-
PDIP Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Juli Ini
-
Jakarta Darurat Polusi, PDIP Dukung Anies Ubah Aturan Jokowi Terkait PNS
-
Prabowo Dijagokan Maju Pilpres 2024, Demokrat: Masih Siap Kalah?
-
Habis #2019GantiPresiden, Terbitlah #KamiOposisi
-
Jokowi Diisukan Akan Naikan BBM dan Listrik, Ferdinand: Bisa Jatuh Pak!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden