Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan partai untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Namun penambahan tersebut bersifat terbatas, dana hanya diperuntukan untuk satu partai di luar koalisi.
Tetapi, kemungkinan ada partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang ikut dalam koalisi pemerintah belum dapat dipastikan lantaran belum ada pembahasan dan pertemuan lanjut antar partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kalau perlu nambah kemudian sudah disepakati nambahnya, siapa yang akan diajak, karena tentu tidak semua bisa masuk. Checks and balances-nya tidak jalan kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebenarnya, kondisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dirasa cukup dengan kepemilikan suara mayoritas dalam parlemen sebasar 60,7 persen. Hanya saja, kata Arsul, besaran suara yang dimiliki harus dihitung kembali apakah nantinya dapat kuat mendukung pemerintahan untuk lima tahun ke depan atau tidak.
Maka dari itu, menurut Arsul perlu adanya pertimbangan perlu tidaknya meraup sebagian suara gabungan partai di luar koalisi yang berjumlah total 39,5 persen dengan menggandeng satu partai di antara Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat.
"Kira kira yang penting gini loh, jadi kalau nambah satu (partai) mungkin sudah 70 persen atau bahkan 75, kalau nambahnya banyak kan siapa yang melakukan fungsi check and balances di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," kata Arsul.
"Jadi saya tidak ingin mengatakan pasti nambahnya itu belum. Tapi PPP posisinya kalaupun nambah menurut hemat PPP satu (partai). Tapi kalau di Koalisi Indonesia Kerja cukup gak usah nambah ya kita menghormati," sambungnya.
Terkait keinginan PPP tersebut, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang sama-sama berada dalam Koalisi Indonesia Kerja memberi tanggapan. Menurutnya, semua keinginan partai pendukung harus diserahkan lagi kepada kesepakatan bersama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Setiap parpol punya sikap ya. Tapi di Koalisi Indonesia Kerja kami sangat solid dan meyakini keputusan akhir itu ada di Pak Jokowi. Kalau sikap masing-masing kami punya sikap agar di samping kabinet produktif diisi tokoh-tokoh profesional, pemerintahan juga membutuhkan oposisi konstruktif," tutur Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: Wapres JK Sebut Koalisi Jokowi Sudah Aman di Parlemen
Berita Terkait
-
Jokowi Berharap Prabowo Datang ke Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
-
PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
-
Jokowi Ingin Bentuk Kabinet Milenial, PDIP: 50 Tahun Juga Masih Muda
-
Prabowo - Jokowi Bertemu Juli Ini, PDIP: Mereka Dua Sahabat
-
PDIP Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Juli Ini
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
Terkini
-
Sidang Perkara Tata Kelola Minyak, Kerry Riza Bantah Intervensi Penyewaan Kapal Oleh Pertamina
-
Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi, KLH Dukung Penanaman Pohon di Hulu Puncak
-
Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian Tegaskan Kualitas Manusia Indonesia: Mulai dari Keluarga
-
Trotoar 'Maut' di Tugu Yogyakarta, Pedestrian Jogja Belum Ramah Difabel
-
Menunjuk Hidung Menteri di Balik Bencana Sumatra, Siapa Paling Bertanggung Jawab?
-
Tambang Disebut Jadi Biang Kerok Gaduh PBNU, Begini Kata Gus Yahya?
-
Pemprov DKI Tanggung Seluruh Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Maut Kemayoran
-
Cerita Hasto Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri: Takut Nggak Tahan Godaan
-
Amnesty International Beberkan 36 Video Kekerasan Polisi di Demo Agustus Lalu
-
Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam