Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan partai untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Namun penambahan tersebut bersifat terbatas, dana hanya diperuntukan untuk satu partai di luar koalisi.
Tetapi, kemungkinan ada partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang ikut dalam koalisi pemerintah belum dapat dipastikan lantaran belum ada pembahasan dan pertemuan lanjut antar partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kalau perlu nambah kemudian sudah disepakati nambahnya, siapa yang akan diajak, karena tentu tidak semua bisa masuk. Checks and balances-nya tidak jalan kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebenarnya, kondisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dirasa cukup dengan kepemilikan suara mayoritas dalam parlemen sebasar 60,7 persen. Hanya saja, kata Arsul, besaran suara yang dimiliki harus dihitung kembali apakah nantinya dapat kuat mendukung pemerintahan untuk lima tahun ke depan atau tidak.
Maka dari itu, menurut Arsul perlu adanya pertimbangan perlu tidaknya meraup sebagian suara gabungan partai di luar koalisi yang berjumlah total 39,5 persen dengan menggandeng satu partai di antara Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat.
"Kira kira yang penting gini loh, jadi kalau nambah satu (partai) mungkin sudah 70 persen atau bahkan 75, kalau nambahnya banyak kan siapa yang melakukan fungsi check and balances di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," kata Arsul.
"Jadi saya tidak ingin mengatakan pasti nambahnya itu belum. Tapi PPP posisinya kalaupun nambah menurut hemat PPP satu (partai). Tapi kalau di Koalisi Indonesia Kerja cukup gak usah nambah ya kita menghormati," sambungnya.
Terkait keinginan PPP tersebut, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang sama-sama berada dalam Koalisi Indonesia Kerja memberi tanggapan. Menurutnya, semua keinginan partai pendukung harus diserahkan lagi kepada kesepakatan bersama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Setiap parpol punya sikap ya. Tapi di Koalisi Indonesia Kerja kami sangat solid dan meyakini keputusan akhir itu ada di Pak Jokowi. Kalau sikap masing-masing kami punya sikap agar di samping kabinet produktif diisi tokoh-tokoh profesional, pemerintahan juga membutuhkan oposisi konstruktif," tutur Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: Wapres JK Sebut Koalisi Jokowi Sudah Aman di Parlemen
Berita Terkait
-
Jokowi Berharap Prabowo Datang ke Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
-
PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
-
Jokowi Ingin Bentuk Kabinet Milenial, PDIP: 50 Tahun Juga Masih Muda
-
Prabowo - Jokowi Bertemu Juli Ini, PDIP: Mereka Dua Sahabat
-
PDIP Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Juli Ini
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Militer Penuh Ironi: Teknisi AS Dicakar Monyet Saat Menuju Medan Konflik Selat Hormuz
-
Benjamin Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Prostat Diam-diam
-
Mahasiswa Doktoral USF Tewas Misterius, Diduga Dibunuh Teman Sekamar
-
Penasihat Hukum Nadiem Mangkir dari Sidang, Pengamat: Bisa Dikategorikan Contempt of Court
-
8 Orang Tewas Dalam Serangan Israel ke Lebanon Selama 24 Jam Terakhir
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah