Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan partai untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Namun penambahan tersebut bersifat terbatas, dana hanya diperuntukan untuk satu partai di luar koalisi.
Tetapi, kemungkinan ada partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang ikut dalam koalisi pemerintah belum dapat dipastikan lantaran belum ada pembahasan dan pertemuan lanjut antar partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kalau perlu nambah kemudian sudah disepakati nambahnya, siapa yang akan diajak, karena tentu tidak semua bisa masuk. Checks and balances-nya tidak jalan kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebenarnya, kondisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dirasa cukup dengan kepemilikan suara mayoritas dalam parlemen sebasar 60,7 persen. Hanya saja, kata Arsul, besaran suara yang dimiliki harus dihitung kembali apakah nantinya dapat kuat mendukung pemerintahan untuk lima tahun ke depan atau tidak.
Maka dari itu, menurut Arsul perlu adanya pertimbangan perlu tidaknya meraup sebagian suara gabungan partai di luar koalisi yang berjumlah total 39,5 persen dengan menggandeng satu partai di antara Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat.
"Kira kira yang penting gini loh, jadi kalau nambah satu (partai) mungkin sudah 70 persen atau bahkan 75, kalau nambahnya banyak kan siapa yang melakukan fungsi check and balances di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," kata Arsul.
"Jadi saya tidak ingin mengatakan pasti nambahnya itu belum. Tapi PPP posisinya kalaupun nambah menurut hemat PPP satu (partai). Tapi kalau di Koalisi Indonesia Kerja cukup gak usah nambah ya kita menghormati," sambungnya.
Terkait keinginan PPP tersebut, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang sama-sama berada dalam Koalisi Indonesia Kerja memberi tanggapan. Menurutnya, semua keinginan partai pendukung harus diserahkan lagi kepada kesepakatan bersama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Setiap parpol punya sikap ya. Tapi di Koalisi Indonesia Kerja kami sangat solid dan meyakini keputusan akhir itu ada di Pak Jokowi. Kalau sikap masing-masing kami punya sikap agar di samping kabinet produktif diisi tokoh-tokoh profesional, pemerintahan juga membutuhkan oposisi konstruktif," tutur Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: Wapres JK Sebut Koalisi Jokowi Sudah Aman di Parlemen
Berita Terkait
-
Jokowi Berharap Prabowo Datang ke Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
-
PDIP Klaim Tak Pernah Minta Jatah Menteri ke Jokowi
-
Jokowi Ingin Bentuk Kabinet Milenial, PDIP: 50 Tahun Juga Masih Muda
-
Prabowo - Jokowi Bertemu Juli Ini, PDIP: Mereka Dua Sahabat
-
PDIP Pastikan Jokowi dan Prabowo Bertemu Juli Ini
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Dugaan Overdosis hingga Lebam di Tubuh Selebgram Lula Lahfah, Polisi: Tunggu Autopsi!
-
Selebgram Lula Lahfah Tewas di Apartemen Dharmawangsa! Polisi Langsung Olah TKP
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi