Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan penghargaan kepada 10 peraih Kalpataru 2019. Dalam kesempatan itu, JK sempat menyentil usaha tambang di Konawe, Sulawesi Tenggara dan Samarinda yang jadi pemicu datangnya bencana banjir.
Dalam sambutannya, JK mengatakan ada tiga hal yang selalu menjadi perhatian dan perjuangan di dunia yakni demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
"Tiga ini saling berhubungan dan selalu menjadi suatu hal yang menjadi bagian yang diperjuangan dan selalu diupayakan walaupun juga ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil," kata JK pada acara Hari Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
JK kemudian mengapresiasi kepada 10 penerima penghargaan Kalpataru karena telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga lingkungan Indonesia.
Kemudian JK menjelaskan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan kata Kalla, juga berfungsi sebagai penampung air hujan.
Ia menuturkan, saat musim kemarau tiba, hutan memberikan mata air yang bisa dimanfaatkan manusia dan apabila musim hujan, hutan bisa menampung air sehingga tidak akan menimbulkan banjir.
"Maka, kita mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang memperbaiki lingkungan khususnya juga memperbaiki tingkat kerusakan hutan dan menambah hutan tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, JK kemudian memberi contoh soal kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh keserakahan manusia yakni banjir di Konawe dan Samarinda. Hutan-hutan yang semestinya dapat dilestarikan, malah habis dibabat untuk kepentingan tambang.
"Konawe habis hutan-hutan karena ditambang untuk nikel, di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan ditambah untuk batu bara, maka rusak lah Samarinda, banjir lah Samarinda, banjir lah Konawe," ujarnya.
Baca Juga: Kawasan Tambang Ombilin Sawahlunto Resmi Jadi Situs Warisan Dunia UNESCO
Terkait itu, JK kemudian memint kepada kementerian terkait, khususnya pemerintah daerah untuk bisa lebih tegas kepada perusahaan tambang dengan adanya perjanjian untuk melakukan penghutanan kembali.
"Pemerintah khususnya pemerintah daerah harus keras untuk mengatasi sistem izin yang berlaku sehingga apabila selesai tambang harus betul-betul reklamasi dan menghutankan kembali," tandasnya.
Saat menyerahkan penghargaan kepada 10 penerima penghargaan Kalpataru, Wapres JK didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Berikut ialah daftar penerima penghargaan Kalpataru 2019:
A.. Kategori Perintis Lingkungan:
1. Lukas Awiman Barayap dari kabupaten Manokwari, Papua Barat
Berita Terkait
-
Wapres JK: Saya Optimistis Presiden Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril
-
JK: Pemerintah Tidak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang
-
Resmikan RS Yarsi Berkonsep Syariah, Wapres JK: Minum Alkohol Tetap Haram
-
Temui Wapres JK, Cak Imin Sebut Hanya Bicarakan Ultah PKB
-
JK Beberkan Obrolan 4 Mata dengan Prabowo, Apa yang Mereka Bahas?
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Surat Orang Tua Reynhard Sinaga ke Prabowo: Asa Pulangkan 'Predator Setan' dari Penjara Inggris
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana