Suara.com - Sebanyak 13 orang anggota Polri yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lulus seleksi administrasi calon pimpinan (Capim) KPK yang diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Kamis (11/7/2019), hari ini.
"Anggota Polri yang mendaftar capim ada 13 orang, seluruhnya lolos seleksi administrasi," kata Ketua Pansel Yenti Garnasih di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
13 orang anggota Polri yang mendaftar menjadi calon pimpinan KPK merupakan
anggota Polri aktif dan mendapat rekomendasi dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Mereka adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Antam Novambar, Pati Bareskrim yang kini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Polisi Dharma Pongrekun.
Kemudian Pati Bareskrim Polri yang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigjen M Iswandi Hari, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Polisi Bambang Sri Herwanto.
Selanjutnya, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Polisi Juansih dan Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Polisi Sri Handayani, Wakapolda Jawa barat Brigjen Polisi Akhmad Wiyagus, Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri, staf Ahli Kapolri Irjen Polisi Ike Edwin, dan staf Ahli Kapolri Irjen Polisi Yovianes Mahar.
Untuk diketahui, dari 376 orang pendaftar calon pimpinan KPK, sebanyak 192 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Yenti menuturkan jumlah 192 orang yang lolos, terdiri dari 180 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.
Kemudian dari latar belakang, para pendaftar yang lolos berasal dari akademisi atau dosen berjumlah 40 orang dari 76 orang pendaftar. Dari kalangan advokat atau konsultan hukum berjumlah 39 orang dari 63 orang pendaftar, korporasi (swasta/BUMD/BUMN) berjumlah 17 orang dari 40 orang pendaftar.
Baca Juga: Seleksi Adminstrasi Capim KPK, 13 Pendaftar dari Polri Lulus 100 Persen
Lalu dari kalangan jaksa atau hakim berjumlah 18 orang dari 20 orang pendaftar. Sementara dari kalangan TNI, dari satu orang yang mendaftar, tidak ada yang lolos.
Selanjutnya dari kalangan Polri, 13 orang yang mendaftar lolos semua. Dari kalangan auditor kata Yenti berjumlah 9 orang dari 11 orang pendaftar.
Tak hanya itu, dari kalangan komisioner atau pegawai KPK berjumlah 13 orang yang lolos dari 18 orang pendaftar.
"Dari PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO dan pejabat negara berjumlah 43 orang yang lolos dari 134 pendaftar," ucap dia.
Kemudian pendaftar yang lolos terbanyak dari Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan lainnya.
Lebih lanjut, Yenti mengatakan nama-nama yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan di website Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id.
Berita Terkait
-
Seleksi Adminstrasi Capim KPK, 13 Pendaftar dari Polri Lulus 100 Persen
-
JK: Capim KPK Tidak Harus dari Unsur Polisi Atau Jaksa
-
Peneliti Formappi Minta Publik Awasi Calon Pimpinan KPK
-
Total, 384 Orang Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK, Hari Ini Seleksi Administr
-
Tiga Komisioner Kembali Mendaftarkan Diri Sebagai Capim KPK Jilid V
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu