Suara.com - Gerakan memblokir akun media sosial pribadi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra terus digaungkan sebagai bentuk kekecewaan atas pertemuan Prabowo dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu. Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian menganggap kalau gerakan tersebut memang tidak bisa dihalau oleh pihaknya sendiri.
Kawendra mengatakan bahwa penggunaan media sosial oleh masyarakat merupakan hak privasi yang bisa dikonsumsi publik. Karenanya pembatasan itu tidak bisa dilakukan karena kembali ke dalam tanggung jawab masing-masing pengguna media sosial.
"Jadi, kedaulatannya adalah ada di masing-masing para pengguna dan kami tidak bisa membatasi apa yang membatasi ekspresi dari para pendukung kami apapun itu bentuknya," kata Kawendra kepada Suara.com, Selasa (16/7/2019).
Meskipun begitu, Kawendra menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan kepada pendukung untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo dan Gerindra untuk menentukan langkah politiknya. Langkah politik itu disebut Kawendra demi kepentingan bangsa dan negara tanpa harus tawar menawar kursi menteri.
"Tapi yang jelas yang bisa saya sampaikan tolong berilah kesempatan kepada pak Prabowo, partai Gerindra untuk menentukan langkah politik," ujarnya.
"Insya Allah langkah politik yang diambil adalah langkah politik untuk kepentingan bangsa dan negara dan pak Prabowo kemarin telah menegaskan di akun Instagramnya tidak ada tawar menawar untuk cita-cita bangsa ini," tandasnya.
Untuk diketahui, kekecewaan para pendukung Prabowo Subianto setelah pertemuan perdana antara Prabowo dan Jokowi masih terus berlanjut. Gerakan untuk memblokir akun media sosial pribadi Prabowo masih terus digaungkan.
Meski pertemuan dua seteru dalam Pilpres 2019 itu telah berlalu dua hari lalu, namun gelombang kekecewaan masih tergambar jelas pada para pendukung.
Mereka masih bersikeras menolak segala penjelasan Prabowo mengenai pertemuan tersebut.
Baca Juga: Prabowo Bertemu Jokowi, PA 212: Harusnya Diskusi Dulu dengan Ulama
Sebagai bentuk luapan amarah dan kekesalan, para pendukung Prabowo melakukan gerakan blokir Prabowo.
Berita Terkait
-
Prabowo Bertemu Jokowi, PA 212: Harusnya Diskusi Dulu dengan Ulama
-
Lantik 781 Perwira TNI-Polri, Jokowi: Kalian Putra dan Putri Terbaik Bangsa
-
Ketum Pepes Prabowo Minta Jokowi Bebaskan 3 Emak-emak yang Dipenjara
-
MA Tolak Kasasi Prabowo - Sandiaga Uno
-
Prabowo Sampaikan ke JK, Ingin Pulangkan Habib Rizieq ke Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO