Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Singapura, Dr Vivian Balakhrisnan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019). Mereka salah satunya akan membahas ruang kendali udara penerbangan.
Balakhrisnan ke Istana Bogor didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, Direktur Jenderal Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Singapura, Ian Mak, dan Asisten Direktur untuk Indonesia Kementerian Luar Negeri Singapura, Nicholas Koh.
Sedangkan Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Ia menerima delegasi Singapura ini di ruang kerja presiden, di Istana Bogor, pada pukul 10.00 WIB.
Jokowi mengucapkan selamat datang di Bogor kepada Balakrishnan dan delegasinya saat memasuki ruangan sambil mempersilakan duduk. Ia juga mengatakan, Indonesia dan Singapura akan terus meningkatkan kerja sama.
Balakrishnan dan Marsudi akan membahas berbagai isu, di antaranya terkait pembahasan ambil alih ruang kendali udara penerbangan (flight information region/FIR) di wilayah Kepulauan Riau dan perairan Natuna.
Marsudi usai bertemu dengan Balakhrisnan di Jakarta, Selasa (16/7/2019), menyebut, negosiasi kedua negara terkait FIR sudah semakin maju ke pembicaraan teknis.
“Tadi kami bahas semuanya secara komprehensif, tetapi sekali lagi saya tidak bisa mengungkapkan apapun karena belum jadi kesepakatan. Saya hanya bisa mengungkap kalau (kedua negara) sudah ada kesepakatan,” kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, telah menyampaikan proposal kepada koleganya di Singapura untuk membahas lebih lanjut isu ini.
Selain dengan Singapura, Indonesia juga telah berdiskusi dengan Malaysia terkait pengambilalihan sejumlah blok FIR di Kepulauan Riau dan Natuna.
Baca Juga: Posting Hinaan ke Jokowi dan Kapolri, Faisal Diciduk Polisi
Namun, Marsudi menegaskan, upaya pengambilalihan FIR dari Singapura dan Malaysia sama sekali tidak berhubungan dengan kedaulatan negara dan sengketa wilayah, tetapi lebih ditujukan pada pengaturan lalu lintas penerbangan.
Menurut dia, Indonesia saat ini sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatur keamanan penerbangannya sendiri.
“Jadi alasan teknis menjadi kurang relevan di sini karena kita sudah siap (mengatur penerbangan sendiri), tetapi semuanya harus dibahas dengan Singapura, dan Singapura sudah menunjukkan keinginannya untuk membahas (mengenai FIR) dengan Indonesia,” ujarnya.
Upaya lebih untuk mengambilalih FIR Kepulauan Riau dan perairan Natuna dimulai sejak tahun lalu atas instruksi Jokowi. Negosiasi pengambilalihan FIR dari Singapura ditargetkan selesai pada 2019.
Ruang udara di sejumlah wilayah di Indonesia yaitu Batam, Tanjung Pinang, Kepulauan Karimun, dan Kepulauan Natuna, selama ini dikelola Singapura dan Malaysia berdasarkan keputusan yang dibuat dalam konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada 1946 dan 1973.
Pada saat itu, wilayah-wilayah itu dipercayakan kepada Singapura dan Malaysia karena Indonesia yang baru merdeka pada 1945 belum memiliki kapabilitas untuk itu.
Ruang udara di Batam dan Natuna adalah bagian dari FIR blok A yang saat ini masih dikendalikan Singapura. Selain blok A, terdapat pula blok B dan C yang juga berada di atas perairan Natuna.
Sektor A mencakup wilayah udara di atas delapan kilometer sepanjang Batam dan Singapura. Sektor B mencakup kawasan udara di atas Tanjung Pinang dan Karimun.
Sementara itu, sektor C yang berada di wilayah udara Natuna dibagi menjadi dua, Singapura mengendalikan di atas 24.500 kaki dari permukaan laut, dan Malaysia di bawah 24.500 kaki dari permukaan laut.
Total panjang wilayah udara di sektor tersebut mencapai 1.825 kilometer. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Posting Hinaan ke Jokowi dan Kapolri, Faisal Diciduk Polisi
-
Sampaikan Laporan Piala Presiden 2019 ke Jokowi, Ini Kata Maruarar Sirait
-
Pesan Jokowi di Depan Ratusan Perwira TNI-Polri yang Baru Dilantik
-
Bertemu Jokowi di MRT, Gerindra Pasrah Marak Blokir Akun Twitter Prabowo
-
Lantik 781 Perwira TNI-Polri, Jokowi: Kalian Putra dan Putri Terbaik Bangsa
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu